Komisi VIII DPR: Pelayanan Haji Harus Meningkat

Jeddah, NU Online
Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding berharap penyelenggaraan haji yang dilaksanakan pemerintah, tiap tahun harus mengalami peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah haji. Hal itu disampaikan Kabag Perencanaan Ditjen PHU, Ali Rokhmad yang saat ini mendampingi tim DPR-RI di Arab Saudi, usai mengadakan pertemuan dengan Konjen RI di Jeddah Zakaria Anshar.

Ketua komisi VIII DPR-RI, kata Ali Rokhmad, berharap melalui pengawasan, pemantauan dan silaturahmi Tim DPR ini, dapat meningkatkan perbaikan proses penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. "Saya minta sistem dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun," ucap Abdul Kadir seperti yang dituturkan Ali Rokhmad, Jum'at (9/7).<>

Ali Rokhmad mengatakan, Abdul Kadir Karding selaku Ketua Tim Panja BPIH komisi VIII DPR RI mencermati betul kontrak perumahan di Makkah yang telah mencapai 90% lebih. Pada kesemputan tersebut Tim DPR menyarankan agar kontrak pondokan di Madinah dan hotel transito di Jeddah serta kontrak katering segera dilakukan. "Segera lakukan kontrak, agar tidak terjadi keterlambatan dan kemungkinan terjadinya perubahan," harap Karding.

Menurut Ali Rokhmad, Konjen RI Jeddah, Drs. Zakaria Anshar menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang mendalam atas kehadiran tim DPR-RI dalam rangka melakukan fungsi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap persipan penyelenggaraan haji di Arab Saudi sehingga dapat meninggkatkan kualitas pelayanan pada musim haji 1431H/2010M.

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI yang sekaligus tim Panja BPIH tahun 1431H/2010M, merupakan kegiatan yang kali kedua untuk memantau persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Lebih lanjut, dia menyatakan pemantauan Tim Panja  komisi VIII DPR-RI penting sekaligus sebagai upaya melakukan evaluasi regulasi terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji. Sekalipun sampai saat ini kita masih dalam proses pembahasan BPIH, namun demikian terdapat beberapa kemajuan yang disepakati oleh Panja Komisi VIII DPR-RI dan Kementerian Agama. Dalam hal khusus masih membutuhkan pendalaman-pendalaman sehingga menambah waktu dan energi yang lebih mendalam.

Ali Rokhmad menambahkan, terdapat beberapa catatan Panja BPIH Komisi VIII DPR RI antara lain tentang pemondokan di Makkah, jangan ada pemadatan-pemadatan, penempatan sesuai dengan space, dan data base penempatan jemaah di setiap rumah. "Kementerian Agama perlu membuat profil masing-masing gedung/pemondokan di Makkah meliputi (nama gedung, pemilik,tasrih, kapasitas/kamar) dengan memanfatkan teknologi informasi," ucapnya.

Menanggapi hal ini, Ka.Staf TUH, Dr. Syaerozi Dimyathi menyatakan, saat ini TUH baru menyusun data base tentang perumahan yang tentu saja belum selengkap yang diharapkan komisi VIII. Untuk itu akan terus diupayakan, karena hal itu terkait dengan kebijakan pemerintah arab saudi yang berkaitan dengan perumahan sering berubah. "Insya Allah tahun depan kita akan menyempurnakan data base yang lebih baik," katanya.

Khusus untuk transportasi dari pemondokan ke Masjidil Haram PP, kata Ali Rokhmad, Ketua Tim Komisi VIII DPR-RI menyarankan agar terus ditingkatkan kualitasnya, antara lain, supir bus diupayakan dari Indonesia, maka hal ini dapat dibicarakan dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Pertemuan di akhiri dengan kesepakatan untuk meninjau hotel transito. Ketua Komisi VIII DPR RI merasakan syukur atas sambutan yang hangat dari pihak Konjen RI dan jajarannya. Atas nama Konjen RI, Drs.Zakaria Anshar menyampaikan penghargaan atas kunjungan komisi VIII RI, semoga pertemuan ini manfatkan dan menjadi pemicu untuk dapat meningkatkan pengawasan dan pelayanan haji pada masa mendatang. (sam)