Kebebasan Berjilbab Jadi Inspirasi Santriwati Masuk TNI/Polri
NU Online · Selasa, 18 Desember 2007 | 09:32 WIB
Jakarta, NU Online
Adanya wacana diperbolehkannya wanita TNI/Polri untuk menggunakan jilbab disambut gembira oleh Maria Ulfa Anshor, Ketua Umum PP Fatayat NU, karena bisa menjadi inspirasi para santriwati untuk masuk kesana.
“Ini merupakan peluang bagi para santriwati untuk berkarir di militer yang merupakan salah satu faktor penentu pertahanan nasional,” katanya di Gd. PBNU, Selasa (18/12).
<>Peran perempuan dalam berbagai sektor ini dinilainya penting sebagai wujud dari partisipasi mereka dalam membangun dan mempertahankan keberlangsungan negara ini. “Mereka bisa berada di sektor pendukung maupun di medan pertempuran,” katanya.
Ditambahkannya bahwa kebebasan untuk menggunakan jilbab ini juga menunjukkan TNI/Polri semakin memahami aspirasi para anggotanya untuk menjalankan ajaran agama dengan baik.
Untuk sementara, peraturan TNI/Polri diizinkan berjilbab berlaku di propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang memang menerapkan syariah Islam yang salah satunya menetapkan kewajiban berjilbab bagi perempuan.
Di negara-negara Timur Tengah atau negara yang berazaskan Islam seperti di Irak, Iran, Afganistan dan Pakistan, pasukan wanitanya justru diharuskan memakai jilbab. Bosnia-Herzegovina yang merupakan negara sekuler juga memberikan kebebasan kepada pasukan wanitanya untuk memakai jilbab.
Simbol keagamaan juga diizinkan di negara tetangga Malaysia dan di India. Orang dari etnis Sikh diperbolehkan memakai sorban ikat kepala untuk menjadi tentara/ polisi. (mkf)
Terpopuler
1
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
2
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
3
PBNU Buka Suara Atas Tudingan Terima Aliran Dana dari Perusahaan Tambang di Raja Ampat
4
Fadli Zon Didesak Minta Maaf Karena Sebut Peristiwa Pemerkosaan Massal Mei 1998 Hanya Rumor
5
Presiden Pezeshkian: Iran akan Membuat Israel Menyesali Kebodohannya
6
Israel Serang Militer dan Nuklir Iran, Ketum PBNU: Ada Kegagalan Sistem Tata Internasional
Terkini
Lihat Semua