Kasus Haji Character Asasination Terhadap Menag

Jakarta, NU.Online
Tuduhan penipuan dan laporan korupsi delapan LSM yang tergabung dalam Koalisi Reformasi untuk Penyelenggaraan Haji (Korup Haji) kepada Menteri Agama, Said Aqil Al-Munawar merupakan caracter asasination (pembunuhan karakter). Sebab, carut marutnya masalah haji sudah berlangsung sejak jaman orde baru, sehingga Menag hanyalah korban ambisi pihak tertentu yang haus kekuasaan.

Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Masduki Baidhowi kepada NU.Online, (6/1). Masduki mengatakan, pengelolaan haji,  baik dimasa Menteri Agama, Said Agil Munawar atau Menteri lain dimasa lalu sama-sama belum sempurna. Oleh karena itu, perlu pikiran dan  perencanaan bersama agar pengelolaan haji ditata lebih sistematis dan sempurna.

“Tidak fair kalau persoalan haji saat ini ditimpakan seluruh kesalahannya kepada Pak Said Agil semata, karena adanya miss manajemen haji yang telah berlangsung lama dan sulit diungkap. Jadi kalau persoalan ini dijadikan medium politik dan target politik tertentu patut disayangkan,” katanya.

Lebih lanjut Masduki menjelaskan kasus haji juga menjadi salah satu bagian dari proses upaya menjatuhkan citra kabinet Megawati, dan yang menjadi sasarannya adalah Departemen Agama, dalam hal ini kasus haji."Jadi ada skenario menjatuhkan citra kabinet Megawati menjelang pemilu di balik kasus haji," tegasnya

Dalam konteks penambahan kouta, tambah Masduki, harus dilihat sebagai ikhitiar yang sungguh-sungguh dari menteri agama agar Indonesia mendapat jatah kouta yang lebih banyak. Tahun sebelumnya, Menteri Agama pernah melakukan ikhtiar melakukan penambahan kouta dan berhasil mendapat tambahan sekitar 10 ribu.

“Kalau serkarang telah berusaha untuk mendapat tambahan kuota lalu gagal, tidak bisa dong dibilang sebagai penipuan. Kan upayanya sudah  maksimal. Jadi sistem pengelohan haji hanya sebagai kambing hitam,” tandas Masduki.

Hal pembatalan penambahan kuota ini terkait dengan perkembangan situasi keamanan dalam negeri di Arab Saudi akhir-akhir ini, yang beberapa kali terjadi peledakan bom, maka sudah seharusnya kita dapat memaklumi keputusan pemerintah Arab Saudi tersebut. "Dapat kita bayangkan, seandainya posisi kita ada pada pemerintahan Arab Saudi, mungkin keputusan yang sama juga akan kita ambil, " ungkapnya.

Lebih jauh Masduki menduga ada upaya kelompok tertentu yang tidak senang jika Menteri Agama dari Nahdlatu Ulama (NU).  Hal itu, terkait dengan pola rekrutmen penyeimbangan posisi penting di Depag yang dilakukan Menag. Sebab dimasa lalu ada proses posisi yang tidak seimbang. “Dulu banyak orang NU yang tersingkir, nah Menag hanya mencoba menyeimbangkan saja. Sebetulnya kabinet gotong royong sudah pas. Depag dari NU dan Diknas dari Muhammadiyah,” tutur mantan wartawan majalah Editor ini. (ful/cih)