Kampanye Pendidikan Gratis Rugikan Sekolah Swasta

Jakarta, NU Online
Kampanye pendidikan gratis yang marak dilakukan dalam berbagai pilkada oleh para calon bupati atau walikota ternyata memiliki efek negatif bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah tersebut, termasuk sekolah Maarif NU.

Wakil Ketua LP Maarif NU Dr Fathoni Rodhi menjelaskan akibat adanya kampanye tersebut, masyarakat beranggapan seluruh kebutuhan sekolah, termasuk sekolah swasta dipenuhi oleh pemerintah daerah sehingga partisipasi masyarakat untuk membantu menjadi berkurang.<>

“Yang menjadi korban adalah sekolah swasta karena partisipasi masyarakat semakin rendah, akibatnya mutu pendidikan juga semakin rendah,” katanya kepada NU Online baru-baru ini.

Ia menjelaskan, terminologi pendidikan gratis seperti yang diungkapkan oleh para politisi dengan yang difahami oleh masyarakat jauh berbeda. “Masyarakat memahaminya ya gratis semuanya sementara yang dimaksud politisi yang gratis cuma SPP saja,” tandasnya.

Ke depan, ia berharap para politisi tidak lagi menggunakan kampanye pendidikan gratis untuk mengelabuhi rakyat, yang dalam kenyataannya masih dibebani pembayaran dengan berbagai macam nama.

Untuk penyaluran dana APBN bidang pendidikan, ketua Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta (BNPS) ini meminta pemerintah adil antara sekolah negeri dan swasta karena semuanya mendidik anak bangsa.

Berdasarkan temuannya di berbagai daerah, banyak dinas pendidikan yang hanya berfikir anggaran negara difokuskan untuk sekolah negeri sehingga sekolah swasta kekurangan dana untuk menjalankan proses belajar mengajar. Ia mencontohkan, guru PNS bukan hanya untuk guru negeri, tetapi juga untuk sekolah swasta. 

“Guru negeri bukan hanya untuk negeri, tetapi dikembalikan ke sekolah swasta yang bersangkutan, ini termasuk pemanfaatan gaji guru negeri yang diperbantukan ke swaata. Di bebarapa daerah ini tidak bisa karena semuanya berbeda,” terangnya. (mkf)