Warta
Imbauan NU “Tak Usah Shalatkan Jenazah Koruptor” Muncul Lagi
NU Online · Kamis, 19 Agustus 2010 | 06:36 WIB
Jakarta, NU Online
Imbauan Nahdlatul Ulama (NU) yang telah dikeluarkan beberapa tahun yang lalu agar jenazah koruptor tidak dishalatkan kembali mengemuka. Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, pun meminta agar ormas keagamaan yang lain meniru langkah NU.
"Sanksi sosial semacam ini harus ditiru. Bukan hanya oleh Ormas Islam, tapi juga dari agama lain. Korupsi kan musuh semua agama," ujar Emerson Yuntho di Jakarta, Rabu (19/8).<>
Selain tidak menyalatkan koruptor dan sanksi sosial lain, Esson meminta agar ormas-ormas juga menyatakan haram uang hasil korupsi. "Termasuk juga agar tidak menerima sumbangan dari koruptor," jelas Esson.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menilai imbauan agar tidak menyalatkan jenazak koruptor ini sah-sah saja untuk kampanye pemberantasan korupsi.
"Kalau dalam kampanye untuk memberantas korupsi tidak masalah," ujar Ketua MUI Amidhan kepada detikcom, Rabu (18/8) malam.
Imbauan PBNU agar jenazah koruptor tidak dishalatkan ditetapkan dalam Munas NU di Asrama Haji Pondok Gede beberapa tahun lalu. Diputuskan dalam forum bahtsul masail Munas itu bahwa jenazah orang yang pernah dipenjara gara-gara kasus korupsi tidak perlu disalatkan oleh para ulama.
Katib Aam PBNU KH Malik Madani dalam peluncuran buku "Koruptor itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)," di Jakarta, Rabu (18/8) kemarin mengutip hasil Munas NU mengatakan, "Jenazahnya para koruptor cukup dishalatkan oleh banser atau garda bangsa saja." (nam)
Imbauan Nahdlatul Ulama (NU) yang telah dikeluarkan beberapa tahun yang lalu agar jenazah koruptor tidak dishalatkan kembali mengemuka. Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, pun meminta agar ormas keagamaan yang lain meniru langkah NU.
"Sanksi sosial semacam ini harus ditiru. Bukan hanya oleh Ormas Islam, tapi juga dari agama lain. Korupsi kan musuh semua agama," ujar Emerson Yuntho di Jakarta, Rabu (19/8).<>
Selain tidak menyalatkan koruptor dan sanksi sosial lain, Esson meminta agar ormas-ormas juga menyatakan haram uang hasil korupsi. "Termasuk juga agar tidak menerima sumbangan dari koruptor," jelas Esson.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menilai imbauan agar tidak menyalatkan jenazak koruptor ini sah-sah saja untuk kampanye pemberantasan korupsi.
"Kalau dalam kampanye untuk memberantas korupsi tidak masalah," ujar Ketua MUI Amidhan kepada detikcom, Rabu (18/8) malam.
Imbauan PBNU agar jenazah koruptor tidak dishalatkan ditetapkan dalam Munas NU di Asrama Haji Pondok Gede beberapa tahun lalu. Diputuskan dalam forum bahtsul masail Munas itu bahwa jenazah orang yang pernah dipenjara gara-gara kasus korupsi tidak perlu disalatkan oleh para ulama.
Katib Aam PBNU KH Malik Madani dalam peluncuran buku "Koruptor itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)," di Jakarta, Rabu (18/8) kemarin mengutip hasil Munas NU mengatakan, "Jenazahnya para koruptor cukup dishalatkan oleh banser atau garda bangsa saja." (nam)
Terpopuler
1
5 Poin Maklumat PCNU Pati Jelang Aksi 13 Agustus 2025 Esok
2
Innalillahi, A'wan Syuriyah PWNU Jabar KH Awan Sanusi Wafat
3
Harlah Ke-81 Gus Mus, Ketua PBNU: Sosok Guru Bangsa yang Meneladankan
4
Jumlah Santri Menurun: Alarm Pudarnya Pesona Pesantren?
5
RMINU Jakarta Komitmen Bentuk Kader Antitawuran dengan Penguatan Karakter
6
Nusron Wahid Klarifikasi soal Isu Kepemilikan Tanah, Petani Desak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria
Terkini
Lihat Semua
