Imam Churmen: Perlu Kerjasama Lintas Departemen Untuk Atasi Anjloknya Harga Gabah Petani

Jakarta, NU Online
Meski musim panen padi  berhasil dengan baik, para petani merasa kecewa dengan rendahnya harga gabah saat ini. Sebab biaya produksi yang mereka keluarkan masih lebih tinggi dibanding harga jual gabah kepada para tengkulak. 

Rendahnya harga gabah yang dikeluhkan para petani di Desa Pesarean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Tegal saat ini menjadi contoh besarnya tekanan penderitaan yang dialami petani Indonesia.

Menurut para petani Desa Pesarean, harga gabah sebesar Rp 1.200 - Rp 1.300 saat ini masih belum mampu menutupi biaya produksi gabah yang telah mereka keluarkan. Menghadapi persoalan itu, selain mengeluh, tak ada lagi  yang mampu diperbuat oleh mereka.

Rendahnya harga jual gabah saat ini memang sudah diperkirakan banyak pihak, termasuk Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdatul Ulama (LP2NU) Imam Churmen. Menurut Churmen, kecilnya prosentase pembelian gabah nasional oleh Bulog menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya harga gabah petani saat ini. 
"Saat ini Bulog hanya membeli 8 persen dari total gabah petani nasional,"kata Churmen menjawab pertanyaan NU Online, Rabu (14/7).

"Kalau pun dibeli semua, Bulog akan menjualnya ke mana,"kata Churmen menambahkan. Karena itu, Churmen mengajak semua pihak untuk tidak menyalahkan Bulog. Sebab, kata Churmen, sejak kebijakan tunjangan dalam bentuk beras untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditinjau pemerintah, pasar Bulog menjadi sangat terbatas. Karena PNS sampai saat ini tidak bersedia menerima tunjangan dalam bentuk beras. Mereka hanya mau menerima tunjangan dalam bentuk uang. 

Karena sempitnya pasar penjualan itu, kata Churmen,  kalau pun kebijakan pemerintah yang membatasi pembelian gabah petani nasional hanya sebesar 8 persen itu diubah, maka Bulog pun tetap akan menghadapi problem pasar penjualan.

"Untuk mendongkrak harga jual gabah petani nasional, DPR, dalam hal ini Komisi III, dengan Pemerintah telah sepakat untuk memberikan tugas kepada Bulog untuk menyediakan stok beras nasional sebanyak 1 juta ton, selama setahun. Kebijakan itu akan dimulai dalam tahun anggaran 2004-2005,"ungkap Churmen yang saat ini juga menjadi anggota Komisi III DPR RI.

Selain itu, menurut Churmen, pemerintah juga wajib menyediakan bibit unggul yang cocok untuk daerah-daerah tertentu. Sebab keberhasilan dalam mengatasi kerugian petani juga harus diawali dari pemilihan bibit yang tepat.

Kendati demikian, menurut Churmen, untuk menolong petani dari keterpurukan, tidak bisa dilakukan oleh satu departemen saja, tetapi harus lintas departemen.  Jadi semua departemen terkait harus turut memikirkannya. Sebab, kata Churmen,  rendahnya harga gabah tidak bisa dipisahkan pula dari besarnya volume beras impor resmi dan yang diselundupkan.

"Jika impor beras secara resmi dapat membuat harga jual gabah dan beras petani nasional anjlok, bagaimana dengan besarnya volume beras impor selundupan yang sudah beredar di tanah air? Bukankah beras selundupan dari luar negeri itu  yang lebih memperparah nasib petani?"tanya Churmen dengan nada kesal.

Karena itu, untuk mencegah berlanjutnya kerugian yang diderita petani nasional, Churmen menyarankan kepada pemerintah untuk  mengurangi volume impor beras, dan mencegah penyelundupan beras, termasuk gula yang saat ini sedang marak,"tandas Churmen yang masih aktif  memperhatikan nasib petani padi, tebu, maupun udang.(Dul).