Hindari Diskriminasi, Perhatikan Guru Diniyah

Brebes, NU Online
Boleh dikata hari dihari guru yang ke-64 guru sudah mulai mengulum senyum karena adanya peningkatan kesejahteraan. Tapi ternyata, masih tersisa pahit getir dari ribuan guru. Mereka adalah para Guru Madrasah Diniyah. Masih tetap tidak bergaji dan hanya berharap pada belas kasihan pengurus yayasan serta bisyaroh (iuran) dari para Wali Santri.

“Mereka sama-sama mendidik anak bangsa melalui pematangan kecerdasan spritualnya. Koq ya belum diperhatikan sama sekali?” gugat Ketua PC LP Maarif NU Brebes Drs Syamsul Maarif di Gedung NU Jalan Yos Sudarso Brebes Kamis (26/11).<>

Menurutnya, pemerintah seakan lalai. Padahal sudah selayaknya mereka mendapatkan kesejahteraan seperti yang diberlakukan di sekolah-sekolah formal. Dia yakin, anggaran negara atau pemerintah daerah untuk mengangkat derajat mereka dengan peningkatan kesejahteraan masih ada. “Ketimbang harus dikorupsi, dialokasikan pada pos anggaran yang tidak jelas, lebih baik untuk mereka,” desaknya.

Kalau memang pemerintah tidak ingin dicap diskriminatif, maka guru-guru madrasah diniyah pun seyogyanya sudah sepantasnya mendapatkan kesejahteraan yang setimpal dengan perjuangannya. “Selama ini, mereka hanya lillahi ta'ala saja,” ujarnya.

Disamping itu, guru-guru yang berlatar belakang pendidikan pesantren juga jauh dari sentuhan kesejahteraan. Di Madrasah Ibtidaiyah hingga Aliyah, banyak alumni pesantren yang mengajar aqidah akhlak, fiqih dan lain-lain. Tapi mereka belum mendapatkan tempat kesetaraan kesejahteraan. “Mustinya, ada perlakuan khusus bagi mereka,” ucapnya.

Dia membanding, para anggota legislatif juga banyak yang berlatar belakang pendidikan pesantren. Tapi ya tetap diakui ijazahnya. Tapi saat mengajar di sekolah formal tidak dianggap meskipun dedikasi, loyalitas dan kinerjanya sangat luar biasa.

Pada dasarnya, sambung Syamsul, pemerintah sangat mengharapkan guru-guru dengan berlatar belakang pesantren. Karena saat ini kita membutuhkan generasi muda yang tidak cacat spiritualnya. Krisis akhlak yang mulai melanda, perlu dicarikan terapi khusus yang tiada lain adalah pendekatan agama. “Jangan terlalu mudah mengesampingkan agama, sehingga dianggap kelas dua saja,” kritiknya.

Itu artinya, imbuh Syamsul, pendidikan diniyah juga mendapatkan layanan yang sama dengan pendidikan formal lainnya. “Kami menghimbau kepada pemerintah agar Madrasah Diniyah juga mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah. Minimal 50 prosen dari anggaran di sekolah formal,” desaknya. (was)