Hasyim Muzadi : GAM itu Sekuler

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Hasyim Muzadi mengatakan, pendekatan keagamaan dalam penyelesaian aksi separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM) belum tentu berjalan efektif. Pasalnya, mayoritas tokoh-tokoh dan anggota GAM cenderung sekuler.

“Salah kalau menganggap GAM itu representasi Islam di Aceh. Mereka itu justru sekuler. Sehingga pendekatan ke ulamaan dan keagamaan belum tentu bisa menyelesaikan masalah,” ujar Hasyim Muzadi kepada pers usai menermia utusan khusus dari Vatikan, di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (1/2) pagi.

Namun begitu, lebih lanjut Hasyim, keterlibatan ulama dan agama masih perlu dilibatkan. Menurutnya, kalau GAM cenderung sekuler tapi masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat relegius. “Saya kita  pendekatan ualama dan keagamaan masih tetap diperlukan. Dan ini sudah saya usulkan sejak dahulu kala, tapi tidak mendapat respon dari pemerintah,” kata Hasyim menanggapi usulan DPR agar ulama dilibatkan dalam penyelesaian konflik di Aceh. 

Hasyim sendiri menyesalkan pendekatan militer yang sudah berlangsung tidak diimbangi dengan pendekatan ekonomi dan keagamaan. Dikatakan, berlakunya darurat militer hingga darurat sipil lebih dominan ketimbang pendekatan lain. “Sampai hari ini pendekatan lain selain militer belum tampak kelihatan. Dalam kondisi seperti sekarang saatnya pendekatan agama dan keulamaan dilaksanakan,” tutur pengasuh pesantren mahasisa Al Hikam malang ini.

Mengenai perundingan yang sedang dilakukan antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM di Filandia, mantan calon wakil presiden dari PDIP ini omenandaskan, pemerintah RI sudah cukup baik hati. Karena pemerintah sudah mau berunding dengan pemberontak. “Bagus GAM mau di ajak berunding. Kalau mau ya syukur kalau ga mau ya pemerintah harus melakukan sesuatu yang mestinya dilakukan kepada pemeberontak,” tegas Hasyim Muzadi.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini pemerintah dan GAM melakukan perundingan perdamaian yang difasilitasi presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Namun belum ditemukan kata sepakat dalam perundingan tersebut. Sehingga upaya perdamaian masih menemui jalan buntu.

Indonesia sendiri mengutus tim khusus dalam perundingan tersebut, mereka adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk dan HAM) Hamid Awaluddin, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan A Djalil, serta Deputi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kesejahteraan Rakyat Farid Husain. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo AS bertindak sebagai supervisor tim. Adapun tim GAM terdiri atas lima orang, yakni Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar, Nurzuli, dan Nurdin. (sby)