Hasyim: Kembali ke UUD 45 Harus Melalui Referendum
NU Online · Senin, 7 Agustus 2006 | 05:13 WIB
Jakarta, NU Online
Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia yang telah diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2002 lalu tidak bisa dikembalikan kepada UUD 1945, kecuali melalui referendum.
“Kalau kita menginginkan, forumnya tidak ada sekarang. Karena lembaga tertingginya tidak ada. Karena MPR-nya sudah bunuh diri. Sehingga siapa sekarang yang akan bicara tentang UUD karena forumnya dibubarkan oleh dia sendiri. Nah kemudaian, satu-satunya jalan adalah referendum,” kata Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi kepada NU Online di Jakarta, Senin (7/8).
<>Dikatakan Hasyim, secara sederhana referendum diumumkan oleh calon presiden saat kampanye. Seorang calon presiden punya program bahwa jika dirinya terpilih nanti kalau saya nanti UUD akan kembali ke UUD 45, maka siapa yang memilih berarti artinya setuju dengan refenrendum.
“Artinya forumnya rakyat. Nggak ada lembaga lain sekarang. Mestinnya MPR. Dia yang telah merubah tapi dengan menyatakan bahwa dirinya tidak berhak lagi. Ini aneh sekali, ada lembaga yang membubarkan diri sendiri,” kata Hasyim.
Menurutnya, kembali ke UUD 1945 melalui dekrit tidak akan berhasil dan inkonstitusional.
Dirinya meminta pihak DPR segera melakukan peninjauan ulang alias review atas amandemen UUD berikut UU terapannya yang diklaim telah menyebabkan kondisi Indonesia semakin tidak menentu.
“Tapi DPR tidak bisa memutuskan kembali ke UUD 45 atau tidak tapi menyodorkan sebuah solusi. Nah nanti kontitusionalnya dengan referendum itu karena MPR-nya sudah tidak difungsikan,” kata Hasyim. (nam)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua
