Gus Dur : Militer Thailand Harus Mawas Diri

Jakarta, NU Online
Pemerintah Kerajaan Thailand diminta secepatnya mengusut hingga tuntas militer pelaku penganiayaan yang mengakibatkan sedikitnya 85 muslim Thailand meninggal dunia, dan telah dimakamkan secara massal di negeri tersebut.  

"Aparat militer yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga muslim dan non muslim yang tak berdosa itu harus dipecat dan diajukan ke pengadilan," kata Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurahman Wahid kepada NU Online di sela-sela berbuka puasa bersama wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Tindakan kekerasan militer yang disulut ketika berlangsungnya aksi unjuk rasa muslim yang berobah menjadi kerusuhan di luar sebuah kantor polisi di Narathiwat, Thailand Selatan, mengakibatkan, sekurang-kurangnya tujuh orang tewas akibat tembakan tentara. Sekitar 78 orang lainnya tewas akibat kesulitan bernafas  karena  berdesakan satu sama lainnya ketika mereka "dipak" sangat padat di dalam truk militer setelah penangkapan.

Dengan kejadian ini, kata Gus Dur, militer Thailand harus mawas diri dalam melakukan tindakan terhadap komunitas muslim yang minoritas di Thailand. "Apalagi kejadian ini di bulan puasa, tentu saja menyakiti perasaan umat muslim di manapun," ujarnya. Cucu pendiri NU ini juga menyatakan, siapapun yang menjadi pelaku kekerasan baik muslim atau non muslim di Thailand harus di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan seadil-adilnya.

Ia juga menambahkan, tindakan kekerasan aparat militer dalam mengamankan para pengunjuk rasa di negeri "gajah putih" itu membuat warga muslim yang ada di beberapa negara-negara dunia mengecam dan menilainya sebagai tindakan biadab. Oleh karena itu, katanya, kasus kematian puluhan warga muslim tersebut harus diselesaikan secara hukum dan pemerintah Thailand diminta membentuk tim untuk menyelidikinya.

"Pemerintah Thailand diminta jangan terkesan membiarkan dan cuci tangan dalam kasus tewasnya puluhan orang umat Islam tersebut," ujar mantan ketua PBNU ini.  Ia menjelaskan, jika kasus kematian warga muslim tersebut tidak secepatnya diselesaikan,  dikhawatirkan akan merusak nama baik pemerintahan Thailand yang dipimpin oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra itu.

Thailand yang tergabung dalam Negara Asean tersebut akan disisihkan oleh sejumlah negara-negara anggota lainnya dan ini akan menjadi preseden buruk bagi negeri tersebut. Pemerintah Thailand juga diharapkan dapat membuat pengumuman dan meminta maaf kepada negara-negara dunia yang mayoritas beragama Islam ," tambahnya. (cih)