Warta
Guru Tidak Tetap Minta 80 Persen Anggaran Pendidikan
NU Online · Kamis, 20 November 2008 | 03:18 WIB
Surabaya, NU Online
Persatuan Guru Tidak Tetap (PGTT) Jawa Timur (Jatim) meminta 80 persen persen dari total anggaran pendidikan Jatim dipergunakan untuk kesejahteraan GTT dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan pendidikan. Mereka juga meminta anggaran pendidikan Jatim dipergunakan untuk biaya anak miskin yang putus sekolah.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan GTT Jatim, Hari Susilo Novi Sutrisno mengatakan, selama ini 80 persen dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk biaya operasional dinas, dan lain-lain seperti pembangunan gedung fasilitas pendidikan.<>
Sisanya baru dialokasikan untuk kesejahteraan pendidik. "Kami minta pemerintah membalik komposisi anggaran 80 persen untuk kesejahteraan guru, sisanya untuk operasional dinas," ujarnya.
Dia mengaku, permintaannya itu sudah dilayangkan melalui surat kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), dan DPRD Jatim.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Rivo Hernandus mengatakan, komposisi anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam RAPBD Jatim 2009 sebagian telah melekat pada satuan kerja yang melakukan fungsi pendidikan.
"Sulit bagi kami mengalokasikan 80 persen anggaran pendidikan hanya untuk kesejahteraan guru," ujarnya.
Kesejahteraan guru melalui pengangkatan menjadi PNS menurut Rivo sudah diatur oleh Menpan dalam menetapkan kuota CPNS berdasarkan usulan kab/kota. Pemprov Jatim sifatnya hanya memfasilitasi. (ant/sbh)
Persatuan Guru Tidak Tetap (PGTT) Jawa Timur (Jatim) meminta 80 persen persen dari total anggaran pendidikan Jatim dipergunakan untuk kesejahteraan GTT dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan pendidikan. Mereka juga meminta anggaran pendidikan Jatim dipergunakan untuk biaya anak miskin yang putus sekolah.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan GTT Jatim, Hari Susilo Novi Sutrisno mengatakan, selama ini 80 persen dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk biaya operasional dinas, dan lain-lain seperti pembangunan gedung fasilitas pendidikan.<>
Sisanya baru dialokasikan untuk kesejahteraan pendidik. "Kami minta pemerintah membalik komposisi anggaran 80 persen untuk kesejahteraan guru, sisanya untuk operasional dinas," ujarnya.
Dia mengaku, permintaannya itu sudah dilayangkan melalui surat kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), dan DPRD Jatim.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Rivo Hernandus mengatakan, komposisi anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam RAPBD Jatim 2009 sebagian telah melekat pada satuan kerja yang melakukan fungsi pendidikan.
"Sulit bagi kami mengalokasikan 80 persen anggaran pendidikan hanya untuk kesejahteraan guru," ujarnya.
Kesejahteraan guru melalui pengangkatan menjadi PNS menurut Rivo sudah diatur oleh Menpan dalam menetapkan kuota CPNS berdasarkan usulan kab/kota. Pemprov Jatim sifatnya hanya memfasilitasi. (ant/sbh)
Terpopuler
1
PMII Jakarta Timur Tuntut Keadilan Usai Kadernya Tertembak Peluru Karet hingga Tembus Dada
2
Demo Agustus 2025: Alarm Keras Suara Rakyat
3
PBNU Bersama 15 Ormas Islam Serukan Masyarakat Tenang dan Menahan Diri di Tengah Memanasnya Situasi
4
Instruksi Kapolri soal Tembak di Tempat Dinilai Berbahaya, Negara Harus Lakukan Evaluasi
5
Massa Aksi Jarah Markas Gegana dan Bakar Halte Senen yang Tak Jauh dari Mako Brimob Kwitang
6
Tim NU Peduli Kunjungi Keluarga Affan Kurniawan, Berikan Santunan 100 Juta Rupiah
Terkini
Lihat Semua
