GP Ansor : Pemerintah Harus Berani Rombak Kabinet

Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berani melakukan perombakan (reshuffle) kabinet untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang di beberapa bagian terkesan lamban dan menjadi sorotan publik.
   
"Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla harus berani merombak kabinet terutama yang terkait kasus korupsi serta menteri yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat," kata Sekretaris Jenderal GP Ansor Munawar Fuad Noeh di Jakarta, Kamis (19/5) kemarin.
   
Meski tidak eksplisit, menurut Munawar, menteri yang layak dirombak adalah Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin terkait sorotan publik pada kasus dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hamid merupakan anggota lembaga itu sebelum diangkat menjadi menteri. "Sebaiknya secara moral menteri yang terindikasi KKN sebaiknya mundur agar tidak mejadi beban bagi pemerintah," katanya.  
    
Selain Menkum dan HAM, menteri lain yang menurut GP Ansor perlu direshuffle adalah jajaran menteri bidang ekonomi, pendidikan serta kesehatan yang kebijakan-kebijakannya banyak dikeluhkan masyarakat karena dinilai membebani rakyat.
     
Menjawab pertanyaan, Munawar tidak menampik usul yang diajukan GP Ansor tidak jauh berbeda dengan yang disuarakan Partai Golkar, namun ia menegaskan tidak ada hubungan antara usul pihaknya dengan Golkar karena usul tersebut lahir dari realitas di lapangan.
    
Ditanya tentang keinginan Partai Golkar memperoleh delapan kursi di kabinet, Munawar menyatakan secara politik permintaan itu wajar dan tergantung pada presiden apakah permintaan itu akan dipenuhi atau tidak. Selain perombakan menteri, GP Ansor juga menyatakan perlunya pergantian kepemimpinan dalam tubuh Polri untuk penyegaran organisasi itu mengingat tantangan untuk menciptakan rasa aman ke depan semakin berat.

"Yang jelas harus ada keberanian politik pemerintah untuk melakukan reshuffle apalagi pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu kemarin menurut kami masih sebatas kontrak politik jangka pendek," kata Munawar.
   
Pada bagian lain Munawar menyatakan, menjelang peringatan 79 tahun Kebangkitan Bangsa, Indonesia harus merefleksikannya sebagai upaya untuk bangkit dari kasus-kasus yang selama ini membelenggu bangsa ini, seperti kasu korupsi, teror, dan pembantaian.
    
Terkait itu pula, kata Munawar, GP Ansor sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi di semua lembaga negara, termasuk DPR dari pusat hingga daerah. GP Ansor, kata Munawar, juga mendukung langkah pengungkapan kasus kematian pejuang HAM Munir yang kini dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF). "TPF jangan ragu memanggil siapapun untuk diperiksa termasuk para perwira tinggi, jenderal dan lainnya untuk mengungkap kematian Munir," katanya. (atr/cih)