Warta
Dunia Islam Kecam Rencana AS Membagi Irak Berdasarkan Suku
NU Online · Senin, 1 Oktober 2007 | 07:47 WIB
Jeddah, NU Online
Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam (OKI) Prof Dr Ekmeliddin Ihsanoglu dan sejumlah negara Arab dan Muslim, termasuk Irak, mengecam keras rencana Senat AS untuk membagi-bagi wilayah Irak seusai garis etnis dan agama, karena hal itu akan semakin meningkatkan ketegangan.
Prof Ihsanoglu yang memimpin organisasi beranggotakan 57 negara itu mengatakan, rencana model Bosnia itu telah memicu aksi kekerasan sektarian sejak invasi pimpinan AS pada 2003, akan hanya "memperdalam akar kekerasan dan pembunuhan sektarian antar warga bangsa itu," kata Sekjen Ihsanoglu.<>
Sekjen OKI menyatakan, pihaknya merasa terkejut dengan rencana itu.
"Apa yang diperlukan sekarang adalah bukan pembagian wilayah negara itu, namun lebih penting adalah persatuan dan rekonsiliasi nasional nyata negara itu," katanya dalam suatu pernyataan seperti dilansir sumber Antara.
Prof Ihsanoglu menegaskan bahwa tidak seorang pun memiliki hak untuk memutuskan kedaulatan suatu negara selain rakyat negara bersangkutan, dan kedaulatan Irak merupakan suatu hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Irak secara eksklusif, dan tak dapat didelegasikan kepada partai apa pun di Irak.
"Usulan Senat AS itu benar-benar cacat hukum dan sangat berbahaya, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah dan dunia secara keseluruhan," katanya.
Ia menyerukan untuk mencegah kebijakan tersebut, demi persatuan Irak dan integritas teritorialnya.
Pernyataan senada diutarakan Sekjen Dewan Kerjasama Teluk (GCC), Abdul Rahman Al-Attiya, yang menyebutkan bahwa hal itu akan menyulitkan situasi yang telah kacau ini dan bakal menimbulkan pertumpahan darah.
Kelompok GCC beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Suriah dan Iran juga mengecam keras sikap AS itu yang menyebutkanya sebagai langkah yang sangat berbahaya.
Penolakan serupa ditegaskan pemerintah Irak yang menyebutkan bahwa masa depan Irak ditentukan oleh rakyatnya. (dar)
Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam (OKI) Prof Dr Ekmeliddin Ihsanoglu dan sejumlah negara Arab dan Muslim, termasuk Irak, mengecam keras rencana Senat AS untuk membagi-bagi wilayah Irak seusai garis etnis dan agama, karena hal itu akan semakin meningkatkan ketegangan.
Prof Ihsanoglu yang memimpin organisasi beranggotakan 57 negara itu mengatakan, rencana model Bosnia itu telah memicu aksi kekerasan sektarian sejak invasi pimpinan AS pada 2003, akan hanya "memperdalam akar kekerasan dan pembunuhan sektarian antar warga bangsa itu," kata Sekjen Ihsanoglu.<>
Sekjen OKI menyatakan, pihaknya merasa terkejut dengan rencana itu.
"Apa yang diperlukan sekarang adalah bukan pembagian wilayah negara itu, namun lebih penting adalah persatuan dan rekonsiliasi nasional nyata negara itu," katanya dalam suatu pernyataan seperti dilansir sumber Antara.
Prof Ihsanoglu menegaskan bahwa tidak seorang pun memiliki hak untuk memutuskan kedaulatan suatu negara selain rakyat negara bersangkutan, dan kedaulatan Irak merupakan suatu hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Irak secara eksklusif, dan tak dapat didelegasikan kepada partai apa pun di Irak.
"Usulan Senat AS itu benar-benar cacat hukum dan sangat berbahaya, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah dan dunia secara keseluruhan," katanya.
Ia menyerukan untuk mencegah kebijakan tersebut, demi persatuan Irak dan integritas teritorialnya.
Pernyataan senada diutarakan Sekjen Dewan Kerjasama Teluk (GCC), Abdul Rahman Al-Attiya, yang menyebutkan bahwa hal itu akan menyulitkan situasi yang telah kacau ini dan bakal menimbulkan pertumpahan darah.
Kelompok GCC beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Suriah dan Iran juga mengecam keras sikap AS itu yang menyebutkanya sebagai langkah yang sangat berbahaya.
Penolakan serupa ditegaskan pemerintah Irak yang menyebutkan bahwa masa depan Irak ditentukan oleh rakyatnya. (dar)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Workshop Jalantara Berhasil Preservasi Naskah Kuno KH Raden Asnawi Kudus
3
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
4
Rapimnas FKDT Tegaskan Komitmen Perkuat Kaderisasi dan Tolak Full Day School
5
Ketum FKDT: Ustadz Madrasah Diniyah Garda Terdepan Pendidikan Islam, Layak Diakui Negara
6
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
Terkini
Lihat Semua
