Warta
Dukungan-Kritikan NU pada Pemerintah Bersifat Kasuistik
NU Online · Rabu, 26 Januari 2011 | 11:31 WIB
Jakarta, NU Online
Dukungan atau kritikan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap kebijakan pemerintah bersifat kasuistik. NU bukan organisasi “plat merah”, namun juga bukan oposisi terhadap pemerintah.
"Dukungan atau kritikan bersifat kasuistik, kalau benar didukung kalau salah ditolak atau dikritik. Dan, kritik yang dilontarkan NU atas suatu yang tidak benar adalah bentuk loyalitas kepada negara," kata Rais Syuriyah PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu (26/1).<>
Mengutip pernyataan (alm) KH Ahmad Siddiq, Hasyim mengatakan, NU ibarat kereta api yang jelas relnya, ke mana akan menuju, jelas masinis dan kondekturnya, jelas pula siapa penumpangnya dan siapa yang tidak boleh jadi penumpang karena belum punya karcis. Selain itu, stasiunnya juga jelas, kapan berhenti dan kapan berjalan.
"Tidak boleh menjadi taksi yang disewa orang seenaknya secara jam-jaman," kata Hasyim menirukan pernyataan mantan Rais Aam PBNU tersebut.
Sementara, lanjut Hasyim, jika berplat merah maka NU menjadi bagian dari pemerintah, padahal loyalitas mutlak NU kepada negara, bukan kepada pemerintah.
"Meletakkan NU sebagai bagian dari kekuasaan adalah pelanggaran perjuangan," kata pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang itu.
Meski demikian, NU tidak boleh pula menjadi oposisi karena tidak akan bisa melaksanakan peran amar makruf atau menyeru kepada kebaikan, sementara jika menjadi bagian dari pemerintah, NU akan kesulitan menjalankan peran nahi mungkar atau mencegah terjadinya keburukan. (ant/nam)
Dukungan atau kritikan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap kebijakan pemerintah bersifat kasuistik. NU bukan organisasi “plat merah”, namun juga bukan oposisi terhadap pemerintah.
"Dukungan atau kritikan bersifat kasuistik, kalau benar didukung kalau salah ditolak atau dikritik. Dan, kritik yang dilontarkan NU atas suatu yang tidak benar adalah bentuk loyalitas kepada negara," kata Rais Syuriyah PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu (26/1).<>
Mengutip pernyataan (alm) KH Ahmad Siddiq, Hasyim mengatakan, NU ibarat kereta api yang jelas relnya, ke mana akan menuju, jelas masinis dan kondekturnya, jelas pula siapa penumpangnya dan siapa yang tidak boleh jadi penumpang karena belum punya karcis. Selain itu, stasiunnya juga jelas, kapan berhenti dan kapan berjalan.
"Tidak boleh menjadi taksi yang disewa orang seenaknya secara jam-jaman," kata Hasyim menirukan pernyataan mantan Rais Aam PBNU tersebut.
Sementara, lanjut Hasyim, jika berplat merah maka NU menjadi bagian dari pemerintah, padahal loyalitas mutlak NU kepada negara, bukan kepada pemerintah.
"Meletakkan NU sebagai bagian dari kekuasaan adalah pelanggaran perjuangan," kata pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang itu.
Meski demikian, NU tidak boleh pula menjadi oposisi karena tidak akan bisa melaksanakan peran amar makruf atau menyeru kepada kebaikan, sementara jika menjadi bagian dari pemerintah, NU akan kesulitan menjalankan peran nahi mungkar atau mencegah terjadinya keburukan. (ant/nam)
Terpopuler
1
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Agustus 2025, Senin-Kamis dan Ayyamul Bidh
2
Upah Guru Ngaji menurut Tafsir Ayat, Hadits, dan Pandangan Ulama
3
Pakar Linguistik: One Piece Dianggap Representasi Keberanian, Kebebasan, dan Kebersamaan
4
Khutbah Jumat: Rawatlah Ibumu, Anugerah Dunia Akhirat Merindukanmu
5
IPK Tinggi, Mutu Runtuh: Darurat Inflasi Nilai Akademik
6
2 Alasan LPBINU Bandung Sosialisasikan Literasi Bencana untuk Penyandang Disabilitas
Terkini
Lihat Semua
