Warta
DPR Sepakati Zakat sebagai Pengurang Pajak Langsung
NU Online · Selasa, 29 Maret 2011 | 01:47 WIB
Jakarta, NU Online
Komisi VIII DPR-RI akan berupaya agar zakat sebagai pengurang pajak dapat direlisasikan dalam revisi undang-undang N0 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Meskipun, secara teknis usulan tersebut belum bisa diterima oleh Dirjen Pajak.
Demikian Disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Chairunnisa di Jakarta, Senin (28/3). Menurutnya, pada dasarnya Komisi VIII DPR-RI mendukung gagasan tersebut. Karena itu, pihaknya mendiskusikan dengan pihak terkait di DPR yaitu Komisi XI. Termasuk membahasnya lebih lanjut dengan Dirjen Pajak. />
"Pandangan Komisi VIII sama, kita sepakat zakat pengurang pajak," katanya. Dikatakan Chairunnisa, pemerintah perlu diyakinkan tentang potensi zakat sebagai pengurang pajak langsung.
lebih lanjut Chairunnisa menjelaskan, Kekhawiran mereka jika kebijakan itu diterapkan nantinya akan mengurangi penghasilan pajak, kurang tepat. Justru apabila diberlakukan akan berdampak besar bagi peningkatan perolehan pajak.
“Seperti di Malaysia zakat pengurang pajak malah tambah penghasilan pajak pemerintah,” katanya seperti dilansir situs republika.co.id.
Chairunnisa mengemukakan berdasarkan pembahasan di badan legislasi (baleg), diperlukan sinkronisasi ruu tersebut dengan uu perpajakan yang saat ini sudah berlaku. Karenanya, berbagai kemungkinan masih akan terus didalami dan dikaji. Termasuk, persoalan teknis yang menjadi pertimbangan dirjen pajak yang masih keberatan zakat dijadikan pengurang pajak langsung. “Mudah-mudahan konsep Komisi VIII diterima,” kata dia. (ful)
Komisi VIII DPR-RI akan berupaya agar zakat sebagai pengurang pajak dapat direlisasikan dalam revisi undang-undang N0 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Meskipun, secara teknis usulan tersebut belum bisa diterima oleh Dirjen Pajak.
Demikian Disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Chairunnisa di Jakarta, Senin (28/3). Menurutnya, pada dasarnya Komisi VIII DPR-RI mendukung gagasan tersebut. Karena itu, pihaknya mendiskusikan dengan pihak terkait di DPR yaitu Komisi XI. Termasuk membahasnya lebih lanjut dengan Dirjen Pajak.
"Pandangan Komisi VIII sama, kita sepakat zakat pengurang pajak," katanya. Dikatakan Chairunnisa, pemerintah perlu diyakinkan tentang potensi zakat sebagai pengurang pajak langsung.
lebih lanjut Chairunnisa menjelaskan, Kekhawiran mereka jika kebijakan itu diterapkan nantinya akan mengurangi penghasilan pajak, kurang tepat. Justru apabila diberlakukan akan berdampak besar bagi peningkatan perolehan pajak.
“Seperti di Malaysia zakat pengurang pajak malah tambah penghasilan pajak pemerintah,” katanya seperti dilansir situs republika.co.id.
Chairunnisa mengemukakan berdasarkan pembahasan di badan legislasi (baleg), diperlukan sinkronisasi ruu tersebut dengan uu perpajakan yang saat ini sudah berlaku. Karenanya, berbagai kemungkinan masih akan terus didalami dan dikaji. Termasuk, persoalan teknis yang menjadi pertimbangan dirjen pajak yang masih keberatan zakat dijadikan pengurang pajak langsung. “Mudah-mudahan konsep Komisi VIII diterima,” kata dia. (ful)
Terpopuler
1
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
2
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
3
Rais Aam PBNU dan Sejumlah Kiai Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
4
NU Banten Membangkitkan Akar Rumput
5
IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar
6
Dirut NU Online Dorong PCNU Kota Bekasi Perkuat Media dengan Ilmu Pengetahuan
Terkini
Lihat Semua
