DPP PKB Temukan Operasi Teror Terorganisir di Madura

Jakarta, NU.online
Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prof Dr Mahfud MD mengaku telah menerima temuan operasi teror dan pembunuh bayaran yang teroganisir di kawasan Madura.

"Dari kunjungan ke Bangkalan (5/12) bersama pak Alwi Shihab (Ketua Umum DPP PKB), saya membawa satu bendel laporan tentang temuan operasi teror dan pembunuh dengan bayaran sangat murah di Madura," katanya di Surabaya, Minggu.

Di sela-sela Halal Bi Halal dan peresmian kantor PKB Jatim, Mantan Menteri Pertahanan Di Era Pemerintahan Gus Dur, itu menjelaskan laporan itu sangat lengkap dengan indentitas nama dan alamat serta tanggal terjadinya teror, namun Mahfud tak mau menyebut secara rinci wilayah Madura yang mengalami kejadian itu.

"Anehnya, laporan yang lengkap itu sudah dilaporkan ke Kapolda Jatim sejak Oktober lalu, tapi tidak ada tanggapan sampai Kapolda Jatim (Irjen Pol Heru Susanto) diganti, karena itu PKB akan membawa laporan ke Jakarta untuk disampaikan ke Kapolri," katanya.

Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu mengatakan teror itu sebenarnya sudah berkembang ke kawasan "tapal kuda" Jatim sehingga menimbulkan ketakutan masyarakat, karena itu aparat kepolisian sebagai pejabat berwenang harus memperhatikan.

Ditanya kaitan teror di Madura dengan kasus pembunuhan KH Asmuni Ishak di Lumajang (27/12), ia mengatakan hal itu tidak ada kaitan, namun aksi teror itu harus diperhatikan agar tidak menjadi kasus pembunuhan mirip tahun 1998 (kasus santet dengan pembunuh bertopeng ala ninja).

Tentang kasus pembunuhan kiai Asmuni di Lumajang, ia menyatakan kasus itu masih memiliki banyak motif yang menjadi asumsi, diantaranya politik, kriminal, dendam, dan beberapa asumsi lain."Kalau kriminal murni seperti temuan polisi, kita senang karena tidak berat, tapi kesimpulan itu harus didukung keterangan yang memadai seperti adanya tersangka. Kalau dikatakan konflik internal PKB, saya kira juga kecil, karena konflik caleg saja
kok sampai menimbulkan saling bunuh. Itu juga bagian dari asumsi yang kecil kemungkinannya," katanya.

Panggil Kapolri

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI dari FKB H Effendy Choirie yang juga hadir dalam Halal Bi Halal PKB Jatim itu menegaskan bahwa DPR RI akan memanggil Kapolri pada 15 Desember untuk menjelaskan kasus pembunuhan KH Asmuni Ishak (Ketua Dewan Syuro PAC PKB Jatiroto, Lumajang) pada 27 November lalu.

"Selama ini, polisi terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan menyatakan kasus itu seolah-olah seperti persoalan biasa dengan menyebut kriminal. Itu kesimpulan yang gegabah, karena itu kami akan memanggil Kapolri dan Kapolda Jatim pada 15 Desember mendatang," katanya.

Menurut dia, PKB tetap berkesimpulan bahwa kasus Lumajang itu bukan kriminal biasa karena PKB mengkaitkannya dengan statemen Panglima TNI bahwa ada kelompok yang akan membuat "panas" atau keonaran menjelang Pemilu 2004.

Secara terpisah, Ketua Umum PP GP Ansor H Saifullah Yusuf yang juga Sekjen DPP PKB menyatakan pihaknya melarang anggota Banser dan Ansor untuk melakukan tindakan yang melebih otoritasnya seperti melakukan sweeping dan razia.

"Soal sweeping dan razia itu urusan polisi, karena itu anggota Banser dan Ansor jangan bertindak yang melebihi kewenangannya. Kalau bertindak dengan melebihi kewenangan, kami akan memberikan sanksi organisatoris," katanya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Jatim Kombes Pol Drs H Sutarman menyatakan tidak ada masalah jika kalangan Ansor dan Banser berjaga-jaga secara internal untuk menyelamatkan tokoh atau ulama yang dihormati. "Tidak masalah, asalkan mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, sebab jika mereka menemukan fakta hukum sebaiknya dilaporkan kepada polisi sebagai masukan, jangan bertindak sendiri," katanya.(Cih)***