Warta

Dorodjatun Tanyakan Kesiapan Tim Ahli IT KPU

NU Online  ·  Jumat, 5 September 2003 | 18:38 WIB

Jakarta, NU.Online
Menko Ekuin Dorojatun Kuntjorojakti mempertanyakan kesiapan Tim Ahli Pelaksana dan Pengendali Teknologi Informasi (IT) Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan perhitungan suara Pemilu 2004 melalui sistem jaringan teknologi informasi.

Hal tersebut diungkapkan Dorojatun di Gedung KPU Pusat Jakarta, Jumat, ketika menyaksikan presentasi sistem perhitungan suara Pemilu 2004 oleh Tim Ahli IT KPU. Acara itu juga dihadiri Ketua KPU Nazarudin Syamsudin, Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti, dan sejumlah anggota KPU. Pemaparan oleh Tim Ahli IT disampaikan Ketua Tim Ahli IT KPU Toemi A Masoem dan anggota tim Aryana Ariwibawa. "Kesiapannya berapa persen, 100 persen, 70 persen, atau berapa. Apakah kalau cuma 80 persen masih ’go’ atau tidak," katanya.

<>

Selain itu, Dorojatun juga menyoroti jadwal kerja yang disampaikan tim, apabila ternyata tidak terpenuhi, apakah ada langkah darurat yang cepat sehingga tidak memperlambat hasil perhitungan suara pemilu. "Anda harus sudah siap kalau ada bagian tertentu terlambat, kan tidak bisa dibatalkan di tengah jalan. Yang paling menggelisahkan adalah kalau seluruh proses pemilu harus menunggu anda. Ini tidak mudah, dan saya sangat khawatir ini," katanya.

Karena itu, katanya, pihaknya meminta sungguh-sungguh kepada tim dalam hal penelitian dan perencanaan jaringan kerja tersebut.Sedangkan mengenai anggaran pemerintah, akan dicocokkan dengan anggaran yang telah diajukan Depkeu.

Ia menambahkan, mengenai anggaran masih harus menunggu persetujuan DPR-pemerintah, dan untuk itu KPU diminta ikut melakukan lobi dengan pihak DPR RI. Dorojatun juga mengingatkan agar sistem yang dilaksanakan untuk perhitungan suara pemilu 2004 oleh tim Ahli IT benar-benar siap sehingga tidak boleh ada kesalahan dalam perhitungan di Jawa dan Sumatera, karena jaringan telepon di kedua daerah tersebut relatif
sudah cukup baik.

Ketua KPU Nazaruddin Syamsudin mengatakan, KPU telah menargetkan bahwa sembilan jam setelah penutupan pemungutan suara di TPS-TPS, data hasil perhitungan suara sudah bisa diakses melalui teknologi informasi itu. KPU telah menganggarkan dana sebesar Rp120 miliar untuk pengembangan sistem teknologi informasi tersebut. 

"Kita kan menjadikan program pengembangan sistem teknologi informasi ini menjadi program besar yang akan bermanfaat bukan hanya untuk penyelenggara pemilu tetapi juga akan menjadi embrio untuk e-government," katanya. Anggota Tim Ahli itu, Aryana Ariwibawa, menjelaskan, kendala yang dihadapi pihaknya kini antara lain belum adanya jaringan komunikasi telepon di sejumlah wilayah di Tanah Air, seperti di kawasan timur Indonesia dan di pulau-pulau terpencil, sehingga bisa menjadi penghambat kecepatan informasi.

Selain itu, ia juga menjelaskan enam konfigurasi sistem perhitungan suara yang ditawarkan tim ahli IT. Konfigurasi pertama, tim ahli IT menjamin dapat mencakup jaringan di 32 provinsi, 376 kabupaten/kota. Konfigurasi kedua di 32 provinsi dan 446 kabupaten/kota, ketiga di 32 provinsi, 376 kabupaten/kota, dan 2.547 kecamatan.

Konfigurasi keempat di 32 provinsi, 446 kabupaten/kota, dan 2.547 kecamatan, kelima di 32 provinsi, 376 kabupaten/kota dan 4.985 kecamatan, serta konfigurasi keenam di 32 provinsi, 446 kabupaten/kota dan 4.985 kecamatan.

Harga yang ditawarkan tim mulai dari di bawah Rp50 miliar untuk konfigurasi pertama hingga Rp110 miliar untuk konfigurasi keenam.Ketua Tim Ahli IT KPU Toemi A Masoem mengatakan, untuk pelaksana pengoperasian sistem IT dalam penghitungan suara pemilu, pihaknya telah mempersiapkan sebanyak 15 ribu mahasiswa dari 48 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sebelum diterjunkan menjadi pelaksana teknis perhitungan suara, katanya, mereka akan dilatih terlebih dahulu untuk dapat memahami dan menggunakan sistem teknologi informasi tersebut. (Cih)