Jakarta, NU Online
Data kemiskinan yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali di gugat. Kali ini gugatan dilontarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Data BPS dinilai sangat aneh dan justru bisa menjadi bahan tertawaan orang.
Pengamat ekonomi LIPI Latif Adam menilai, laporan BPS menganai penurunan angka kemiskinan sangat tidak masuk akal pada saat terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).<>
“Orang jadi tertawakan kita karena ditengah gencarnya pemberitaan mengenai PHK, BPS justru mengumumkan hasil survei yang memperlihatkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan di tanah air,” kata Latif Adam di Jakarta, Sabtu (11/7), seperti dikutip Antara.
Data BPS menunjukkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 2,4 persen atau menjadi 31,5 juta jiwa dari total penduduk Indonesia. Menurut Latif, hasil survei yang diumumkan BPS itu lebih bersifat politis dan diduga dilakukan dengan memanipulasi metodologi survei karena hasilnya jauh dari kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini, dimana ada begitu banyak rakyat Indonesia yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
Latif mengakui memang ada inflasi tetapi hanya kecil sekali . Selebihnya adalah deflasi dan itu mencerminkan kemiskinan karena berhubungan dengan penurunan daya beli masyarakat.
“Mestinya tidak boleh ada manipulasi data. Kalau ada manipulasi bagaimana kita bisa membuat perencanaan yang baik,” katanya.
Latif juga meminta agar kedepan BPS harus membuka ruang diskusi dengan publik tentang metodologi yang digunakan dalam melakukan survei tentang kemiskinan agar bisa dinilai secara obyektif.
“Kita tidak pernah diberi tahu seperti apa metodologinya dan siapa saja yang menjadi sasaran survei dan bagaimana proses pengolahan datanya. Semuanya harus disampaikan kepada publik untuk bisa dinilai apakah metodologi yang digunakan itu tepat atau tidak,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Latif, hasil survei yang diumumkan BPS baik secara rutin maupun disampaikan pada momentun-momentum politik tertentu seperti pemilu tidak menuai kritikan seperti yang terjadi selama ini. (sam/ant)
Data kemiskinan yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali di gugat. Kali ini gugatan dilontarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Data BPS dinilai sangat aneh dan justru bisa menjadi bahan tertawaan orang.
Pengamat ekonomi LIPI Latif Adam menilai, laporan BPS menganai penurunan angka kemiskinan sangat tidak masuk akal pada saat terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).<>
“Orang jadi tertawakan kita karena ditengah gencarnya pemberitaan mengenai PHK, BPS justru mengumumkan hasil survei yang memperlihatkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan di tanah air,” kata Latif Adam di Jakarta, Sabtu (11/7), seperti dikutip Antara.
Data BPS menunjukkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 2,4 persen atau menjadi 31,5 juta jiwa dari total penduduk Indonesia. Menurut Latif, hasil survei yang diumumkan BPS itu lebih bersifat politis dan diduga dilakukan dengan memanipulasi metodologi survei karena hasilnya jauh dari kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini, dimana ada begitu banyak rakyat Indonesia yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
Latif mengakui memang ada inflasi tetapi hanya kecil sekali . Selebihnya adalah deflasi dan itu mencerminkan kemiskinan karena berhubungan dengan penurunan daya beli masyarakat.
“Mestinya tidak boleh ada manipulasi data. Kalau ada manipulasi bagaimana kita bisa membuat perencanaan yang baik,” katanya.
Latif juga meminta agar kedepan BPS harus membuka ruang diskusi dengan publik tentang metodologi yang digunakan dalam melakukan survei tentang kemiskinan agar bisa dinilai secara obyektif.
“Kita tidak pernah diberi tahu seperti apa metodologinya dan siapa saja yang menjadi sasaran survei dan bagaimana proses pengolahan datanya. Semuanya harus disampaikan kepada publik untuk bisa dinilai apakah metodologi yang digunakan itu tepat atau tidak,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Latif, hasil survei yang diumumkan BPS baik secara rutin maupun disampaikan pada momentun-momentum politik tertentu seperti pemilu tidak menuai kritikan seperti yang terjadi selama ini. (sam/ant)
Terpopuler
1
Mulai Agustus, PBNU dan BGN Realisasikan Program MBG di Pesantren
2
Zaman Kegaduhan, Rais Aam PBNU Ingatkan Umat Islam Ikuti Ulama yang Istiqamah
3
Waktu Terbaik untuk Resepsi Pernikahan menurut Islam
4
PBNU Tata Ulang Aset Nahdlatul Ulama Mulai dari Sekolah, Rumah Sakit, hingga Saham
5
Ekologi vs Ekstraksi: Beberapa Putusan Munas NU untuk Lindungi Alam
6
Khutbah Jumat: Belajar dari Pohon Kurma dan Kelapa untuk Jadi Muslim Kuat dan Bermanfaat
Terkini
Lihat Semua
