Cecep Syarifuddin: Agar Rakyat Tidak Menderita, DPR Harus Jujur

Jakarta, NU Online
Kita mungkin tidak sulit mengenali salah satu ketua PBNU yang satu ini. Penampilannya selalu tampak formal. Gerak – geriknya enerjik, dan postur tubuhnya berukuran sedang-sedang saja. Tapi ada satu yang khas dari tokoh yang satu ini, yaitu  mimik mukanya senantiasa tampak tersenyum setiap kali berpapasan dengannya. Dia adalah Cecep Syarifuddin.

Ketika ditemui NU Online seusai pelantikan anggota DPR RI untuk periode 2004-2005, Jumat (1/10), Cecep sedang berbincang-bincang dengan temannya sesama anggota Dewan yang baru dilantik.  Sebelum menjawab pertanyaan media ini, Cecep minta izin untuk meninggalkan temannya barang sebentar.

Ketika ditanya tentang perasaannya sebagai anggota DPR yang baru dilantik, Cecep mengungkapkan,”Jabatan DPR itu jabatan pengabdian kepada rakyat dalam kontek fungsi legislasi, pendanaan APBN dan kontrol yang harus dijalankan orang yang menjabatnya,”kata ketua PBNU yang membidangi sektor pendidikan ini.

“Jadi fungsi legislasi, pembuatan anggaran negara, dan pengawasan adalah tiga fungsi yang harus dijalankan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengabdi kepada rakyat,”kata guru besar ilmu politik dan hubungan internasional FISIP Universitas Pasundan Bandung ini.

Untuk jabatan yang diembannya baru – baru ini, boleh dibilang bukan barang tugas anyar bagi Cecep. Bagi laki-laki kelahiran Bogor 63 tahun lalu itu, jabatan kali ini sudah terhitung ketiga kalinya dia berkantor di Senayan. Tahun 1987 hingga 1992 menjadi anggota MPR-RI. Lima tahun setelah itu—1997 hingga 1999—Cecep dipercaya menjadi  anggota DPR-RI. Karena itu dalam memahami kinerja Dewan, Cecep bukan hanya mafhum secara teori melainkan juga pengalaman.

Karenanya dia menuturkan,”Inti dari ketiga fungsi itu adalah untuk membangun bangsa agar pembangunan ini sesuai dengan arah yang dikehendaki rakyat,”kata Cecep.

Berkaitan dengan pentingnya ketiga fungsi itu, Cecep mengemukakan,”Bagi saya, dalam proses legislasi jangan sampai undang – undang yang seharusnya didahulukan justeru mendapatkan urutan pembahasan paling belakang,”kata Cecep menjelaskan.

Cecep pun menambahkan,”Kalau undang – undang yang semestinya mendesak untuk rakyat justeru terhambat pembahasannya. Itu akan mengakibatkan penderitaan rakyat,”kata dia.
 
Cecep memberikan contoh, orientasi penyusunan APBN sesungguhnya untuk rakyat. Jadi pembangunan sebenarnya untuk rakyat, kalau penyusunan APBN orientasinya tidak untuk rakyat, maka kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat jelas akan terabaikan,”jelas Cecep.

“Jadi mana mungkin bangsa akan maju tanpa terlebih dahulu membangun rakyatnya,”tambah politisi parlemen yang pernah mewakili DPR dan Pemerintah Indonesia dalam International Conference on Higher Education oleh Unesco di Paris ini.

Masih berkaitan dengan tugas legislasi dari Dewan, menurut Cecep saat ini memang sudah ada undang – undang tentang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tetapi politisi ini menilai lembaga penegakan hukum (law enforcement)—Kejaksaan Agung dan Kepolisian masih sangat lemah.

Jadi bagaimana mengatasi kebuntuan dalam lini penegakan hukum saat ini Pak Cecep? “Ya DPR harus jujur. Kunci untuk menyukseskan penyusunan undang-undang hingga bisa memberikan manfaat kepada rakyat  sangat bergantung kepada kejujuran DPR,”jawab Cecep.

“Jika DPR jujur, semua gerak langkah wakil rakyat dalam menjalankan ketiga fungsinya harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat,”tambah Cecep. Semoga. (Doel).