BMT Wajib Miliki Dewan Pengawas Syariah

Solo, NU Online
Lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) wajib memilki dewan pengawas syariah dalam struktur bisnisnya. Dewan ini bertugas menjaga BMT tetap bekerja sesuai dalam kerangka prinsip syariah.

"Jika belum ada dewan pengawas syariah dalam satu BMT, maka harus dibentuk dewan tersebut minimal di tingkat kabupaten atau kota. Hal semacam ini bisa difasilitasi oleh asosiasi," papar Ketua Perhimpunan BMT se-Indonesia, Joelarso, Senin (28/11).<>

Keberadaan dewan memiliki fungsi yang penting, sebab dalam perjalanan usahanya, BMT tak lepas dari berbagai permasalahan. Termasuk yang berkaitan dengan prinsip syariah. Apabila hal tersebut terjadi, maka penyelesaian harus merujuk pada keputusan dewan syariah berupa fatwa. Di eks Karesidenan Surakarta, terdapat setidaknya 106 BMT yang tergabung dalam asosiasi.

Ketua Asosiasi BMT eks Karesidenan Surakarta, Faisal Abdul Haris menjamin semua BMT telah memiliki dewan pengawas syariah masing-masing. Namun, dia mengakui belum semua maksimal dalam menjalankan peran. Pengawasan masih terbilang lemah. 

"Karena itu, peran dewan pengawas di tingkat asosiasi lebih digalakkan. Beberapa BMT mungkin juga masih terkendala SDM dalam menempatkan personil di dewan pengawas syariah," imbuhnya seperti dilansir suaramerdeka.com. 

Saat ini, dari seratusan BMT di eks Karesidenan Surakarta tersebut, apabila dikumpulkan memiliki aset dengan total nilai hingga Rp 300 miliar. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan aset milik bank syariah di Solo, terlebih dengan bank konvensional.

Kendati memiliki aset kecil, pihaknya berani menjamin kelancaran likuiditas kepada nasabah. Sebab, pihaknya sudah tercatat sebagai anggota BMT Ventura, sebuah lembaga yang memberi bantuan likuiditas. 

"Bantuan ini, paling banyak diakses pada Ramadan, saat di mana permintaan kredit sedang tinggi. Jika BMT tidak mampu memenuhi penyaluran kredit secara mandiri, bantuan tersebut siap mengucurkan dana," tukasnya.



Redaktur: Syaifullah Amin