Jakarta, NU Online
Komisi VIII DPR RI akan mendengarkan laporan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali soal penyelenggaraan haji 1431 H/2010 pada Rabu (9/3) malam.
"Rabu malam dengan Menteri Agama menerima laporan haji. Sudah dua kali diundang untuk menyampaikan laporan itu tetapi banyak kegiatannya," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/3). />
Setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2010, menurut Politisi PKB ini, Komisi VIII akan membentuk panitia kerja (panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk menyusun BPIH tahun 2011.
Tak hanya mencermati evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2010, Karding juga akan kembali mengkritisi proses rekrutmen Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).
"Pengawasan haji ini harus dicermati ulang karena banyak laporan masyarakat proses rekrutmen melibatkan hanya orang Kemenag, tidak terbuka. Seharusnya tidak boleh begitu, mestinya melibatkan orang yang mempunyai kapasitas dan independen," tandas anggota DPR RI Dapil Jateng VI ini. (min)
Komisi VIII DPR RI akan mendengarkan laporan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali soal penyelenggaraan haji 1431 H/2010 pada Rabu (9/3) malam.
"Rabu malam dengan Menteri Agama menerima laporan haji. Sudah dua kali diundang untuk menyampaikan laporan itu tetapi banyak kegiatannya," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/3).
Setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2010, menurut Politisi PKB ini, Komisi VIII akan membentuk panitia kerja (panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk menyusun BPIH tahun 2011.
Tak hanya mencermati evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2010, Karding juga akan kembali mengkritisi proses rekrutmen Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).
"Pengawasan haji ini harus dicermati ulang karena banyak laporan masyarakat proses rekrutmen melibatkan hanya orang Kemenag, tidak terbuka. Seharusnya tidak boleh begitu, mestinya melibatkan orang yang mempunyai kapasitas dan independen," tandas anggota DPR RI Dapil Jateng VI ini. (min)
Terpopuler
1
Panduan Shalat Idul Adha: dari Niat, Bacaan di Antara Takbir, hingga Salam
2
Takbiran Idul Adha 1446 H Disunnahkan pada 5-9 Juni 2025, Berikut Lafal Lengkapnya
3
Khutbah Idul Adha 2025: Teladan Keluarga Nabi Ibrahim, Membangun Generasi Tangguh di Era Modern
4
Khutbah Idul Adha: Mencari Keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam Diri Manusia
5
Terkait Polemik Nasab, PBNU Minta Nahdliyin Bersikap Bijak dan Kedepankan Adab
6
Khutbah Jumat: Meraih Hikmah Kurban di Hari Raya Idul Adha
Terkini
Lihat Semua
