Aturan Pengurus Dilarang Terlibat Politik Praktis Diperketat
NU Online Ā· Rabu, 9 Juli 2008 | 07:11 WIB
Aturan bahwa elit pengurus Nahdlatul Ulama (NU) dilarang terlibat dalam politik praktis akan diperketat. Hal tersebut merupakan salah satu agenda utama pembahasan dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) NU Jawa Timur, di Surabaya, pada 12 Juli mendatang.
Panitia Pelaksana Konferwil NU tersebut telah mempersiapkan dan merancang draf khusus dalam tata tertib (tatib). Salah satu rancangannya disebutkan, āBersedia menandatangani dan menaati isi kontrak jamāiyah.ā<>
Kalimat itu merupakan upaya penyempurnaan dari draf Konferwil NU sebelumnya yang digelar di Pondok Pesantren Zainul Hasan, Probolinggo, Jatim, pada akhir Nopember 2007 silam. Dalam draf itu hanya disebutkan, āBersedia menandatangani kontrak jamāiyah.ā
Penyempurnaan lain juga terdapat pada komitmen para pengurus untuk tidak terlibat dalam setiap kegiatan politik praktis. Disebutkan, āTidak terlibat dalam politik praktis, baik legislatif maupun eksekutif.ā Kalimat itu menyempurnakan draf Konferwil sebelumnya yang hanya menyebut, āTidak terlibat dalam politik praktis.ā
āHanya kita sempurnakan yang kurang lengkap,ā kata Masyhudi Mukhtar, salah seorang anggota Tim Lima (sebutan lain untuk Panitia Pelaksana Konferwil) yang juga Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jatim di Surabaya, Rabu (9/7).
āPada prinsipnya hanya penyempurnaan, untuk menutup kemungkinan disalahartikan,ā imbuh Pak Hudi, panggilan akrab Masyhudi Mukhtar.
Konferwil NU Jatim yang dipercepat itu dilakukan untuk mengatasi kekosongan kepemimpinan yang ditinggalkan ketua tanfidziyah PWNU Jatim Ali Maschan Moesa setelah menjadi Calon Wakil Gubernur Jatim.
Menurut Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar, Konferwil hanya mengagendakan pemilihan rais syuriah dan ketua tanfidziyah. āProses lain, termasuk program sudah mengikuti hasil Konferwil di Genggong pada Nopember 2007," katanya.
Percepatan Konferwil itu tidak ada kaitan dengan Pemilihan Gubernur Jatim pada 23 Juli mendatang. Sebab, agenda NU memang tidak terkait dengan pilkada dan pilpres. Ditegaskan, NU tidak terkait aktivitas politik praktis.
Hingga saat ini, telah muncul sejumlah nama yang akan dicalonkan sebagai ketua tanfidziyah PWNU Jatim, di antaranya, KH Hasan Mutawakkil Alallah (Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, Probolinggo), Prof Dr H Ridwan Nashir, MA (Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya). (sbh/rif)
Terpopuler
1
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
2
Gus Yahya: NU Bergerak untuk Kemaslahatan Umat
3
Munas Majelis Alumni IPNU Berakhir, Prof Asrorun Niam Terpilih Jadi Ketua Umum
4
Ketum PBNU Resmikan 13 SPPG Makan Bergizi Gratis di Lingkungan NUĀ
5
Di Tengah Fenomena Bendera One Piece Badan Siber Ansor Ajak Generasi Muda Hormati Merah Putih
6
PPATK Tuai Kritik: Rekening Pasif Diblokir, Rekening Judol Malah Dibiarkan
Terkini
Lihat Semua