40 % Katering Tidak Kirim Sampel Makanan
NU Online · Jumat, 3 Desember 2010 | 10:30 WIB
Tim pengawas haji DPR dan DPD RI berarti benar, kalau selama ini ada masalah dengan katering haji. Selain terlambat, basi dan jamaah haji ada yang keracunan. Terrnyata sebanyak 40 % perusahaan katering di Madinah tidak mengirimkan sampel makanan ke Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI).
Kepala Sanitasi dan Surveilans (Sansur) Zainal Ilyas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada Jumat (3/12) di di BPHI Madinah menyatakan sesuai Kepmenkes nomor 715 tahun 2003 tentang higienitas Jasaboga atau katering mewajibkan perusahaan mengirim dan menyimpan sampel makanan yang diproduksinya.<>
"Itu untuk food savety. Jadi kalau terjadi sesuatu ada sampel yang bisa diteliti. Ini juga bisa menjadi pembelaan bagi perusahaan catering. Ada 10 perusahaan katering yang ditunjuk untuk menyediakan makanan bagi jamaah haji Indonesia. Kesepuluh perusahaan katering tersebut adalah Al Fatani, Haedari, Golden Fork, Munif, Makram, Salale, Hanan Sanai, Muhsin, Al Mazroi, Andalus.
Fatani pada Rabu (1/12/2010) lalu menyediakan makanan basi kepada kloter 07 Banjarmasin (BTJ). Data sansur ada sekitar 100 box makanan basi karena pemanas (heater) tidak berfungsi sempurna. "Fatani selama gelombang II ini baru satu kali mengirim sampel. Golden Fork tidak pernah,"ujar Zainal.
Kemalasan perusahaan katering tersebut sudah dilaporkan ke Daker Madinah. Kepala Daker Madinah Subakin Abdul Muthalib menyatakan sudah memberikan teguran. Tapi pihak katering tetap membandel.
"Saya sudah memberi teguran. Sudah dua kali menyajikan makanan basi, dan sudah direkomendasikan dua opsi yaitu diputus kontrak atau dikurangi jatah kateringnya,”tambah Subakin. Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi menegaskan pihaknya memilih opsi untuk mengurangi jatah Fatani.(amf)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Khutbah Jumat: Meneguhkan Qanaah dan Syukur di Tengah Arus Hedonisme
3
Gus Yahya Dorong Kiai Muda dan Alumni Pesantren Aktif di Organisasi NU
4
MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Perusahaan Swasta, dan Organisasi yang Dibiayai Negara
5
Pemerintah Perlu Beri Perhatian Serius pada Sekolah Nonformal, Wadah Pendidikan Kaum Marginal
6
KH Kafabihi Mahrus: Tujuan Didirikannya Pesantren agar Masyarakat dan Negara Jadi Baik
Terkini
Lihat Semua