Maklumat Bersama PBNU dan Tokoh Agama Tentang Pilpres 2009

Hari ini senin, 6 Juli 2009 jam 15.30 WIB, kami (agamawan lintas agama):

A.Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU)
Mgr. MD. Situmorang OFM Cap (Ketua KWI)
Dr. Andreas Yewangu (Ketua PGI)

Telah menerima tamu-tamu sangat terhormat,
Pasangan kandidat Megawati-Parobowo (Mega-Pro/no. (1))
dan JusufKalla-Wiranto (JK-Win)/no. (3))<>

di kantor PBNU Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta.Sebagai agamawan haruslah menerima siapapun tamu yang datang.

Setelah mendalami persoalan bangsa secara bersama dalam suasana kekeluargaan kebangsaan, utamanya persoalan Pilpres 2009.

Maka dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertanggungjawab terhadap rakyat dan keselamatan negara, sampailah kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pilpres 2009 yang tinggal dua hari lagi tenyata masih ada haI-haI yang dipersoalkan secara pro kontra antara lain masalah DPT.

2. Guna menghilangkan pro kontra serta saling ragu dan curiga, kami minta agar semua pihak saling terbuka, khususnya KPU dalam waktu sesingkat-singkatnya memberikan salinan DPT kepada seluruh pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, 2, dan 3, agar bisa dipelajari oleh masing-masing kandidat. DPT bukanlah rahasia negara. Apabila terjadi selisih data haruslah dimusyawarahkan dalam semangat keutuhan kebangsaan sehingga tidak ada lagi pro kontra tentang DPT.

3. Bagi siapapun yang keluar sebagai pemenang akan tetap berada pada ganjalan psycho social/psycho politic apabila masalah-masalah ini tidak diselesaikan secara tuntas, dan akibat sampingnya akan merugikan kehidupan berbangsa dan bemegara.

4. Kandidat capres/cawapres dapat saja menghindar bahwa kekalutan ini merupakan tanggungjawab KPU saja, namun Presiden RI yang ex officio, adalah kepala negara RI tidak: bisa menghindar dari gejala pertikaian yang mulai menegang tampak: dipermukaan kehidupan bangsa dan negara.

5. Oleh karena Indonesia sudah mendesak: untuk segera mempunyai aturan perundangan yang menjamin pemilahan/pemisahan kekuasaan dan fasilitas negara dari penggunaan oleh perorangan atau golongan.

6. Menyerukan masyarakat Indonesia agar tetap mejaga persatuan dan kesatuan, mewaspadai pemecah-belahan etnis dan agama, dan tetap dalam bingkai Pancasila, NKRI dan Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.

7. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan mengasihi Indonesia.