Wakil Ketua DPR RI: Perlu Inovasi dalam Penyerapan Anggaran
NU Online · Jumat, 7 Agustus 2020 | 02:50 WIB

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: dpr.go.id)
Muhammad Syakir NF
Penulis
Jakarta, NU Online
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa mekanisme penyerapan anggaran perlu dilakukan secara fleksibel dan menghindari kerumitan birokratis.
”Perlu ada inovasi, membuat terobosan cara-cara baru yang bertumpu pada hasil sehingga mempercepat penyerapan anggaran," katanya pada Selasa (4/8) sebagaimana dirilis di situs web resmi DPR RI.
Teknologi yang sedemikian cepat berkembang juga, menurutnya, perlu dioptimalkan pemanfaatannya oleh pemerintah guna mempercepat proses pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
"Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi layanan," lanjutnya.
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu menegaskan akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemerintah harus diarahkan pada ketahanan, kedaulatan pangan, dan penguatan pertanian. Pendampingan industri kreatif dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus menjadi targetnya.
Hal yang tak kalah penting, menurutnya, Pemerintah juga harus melakukan konsolidasi data. Sebab, program-program penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kelengkapan data, sehingga tepat sasaran dan tepat pembelanjaan.
“Terutama pada program jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, KUR (Kredit Usaha Rakyat) serta program pemulihan ekonomi nasional secara umum. Perbedaan jumlah atau data penerima bantuan di masing-masing kementerian, lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, harus segera disinkronkan,” ujar Ketua Tim Pengawas Covid-19 itu.
Di samping itu, pria yang akrab disapa Gus Ami itu juga mengingatkan kepada Pemerintah dan jajaran pemangku kebijakan bahwa pengelolaan anggaran secara umum dan anggaran Covid-19 tidak boleh melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah Daerah harus tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran Covid-19,” pungkas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut.
Pewarta: Syakir NF
Editor: Fathoni Ahmad
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua