405,1 Triliun untuk Atasi Covid-19 Harus Tepat Sasaran

NU Online · Rabu, 1 April 2020 | 23:30 WIB

Kebijakan pemerintah untuk menangani dampak Covid-19 dengan penyiapan anggaran sebesar Rp405,1 triliun perlu dikawal dalam implementasi, juga perlu adanya prioritas anggaran dalam kebijakan strategis penanganan Covid-19. (ilustrasi)

Download PDF

Jakarta, NU Online
Kebijakan pemerintah untuk menangani dampak Covid-19 dengan penyiapan anggaran sebesar Rp405,1 triliun perlu dikawal dalam implementasi penggunaannya. Selain itu, perlu adanya prioritas anggaran dalam kebijakan strategis penanganan Covid-19.

"Sejauh ini, saya percaya hitung-hitungan pemerintah dalam situasi krisis ini. Saya kira banyak pertimbangan yang menjadi rujukan sebelum pengambilan keputusan. Dana Rp405,1 triliun ini bukan angka yang sedikit. Tapi uang berapa pun yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 juga akan sia-sia jika tidak ada prioritas, atau salah langkah," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen, Rabu (1/4).

Nabil menyebutkan, banyak negara besar dan modern yang tumbang oleh krisis akibat Covid-19 seperti di Italia dan sebagian negara Eropa. Tantangan di setiap negara berbeda-beda. "Jadi angka Rp. 405,1 itu angka logis, yang harus dikawal bersama agar manfaatnya maksimal," ungkap Gus Nabil, sapaan akrabnya.

Selain itu, keberpihakan terhadap rakyat kecil dari pemanfaatan anggaran tersebut sangatlah penting, agar semua bisa bertahan. Gus Nabil melihat pada prinsipnya pemanfaatan anggaran harus dilihat progres atas bawah, maksudnya pemerintah memberi keringanan, menggelontorkan anggaran, memberi stimulus.

"Dari warga, ada banyak sekali inisiatif untuk meminimalisir persebaran Covid-19, untuk bersama-sama saling menjaga desa masing-masing, serta ada keinginan tinggi untuk jaga kesehatan," kata pria yang juga Ketum PP Pagar Nusa ini.

Keberpihakan Presiden dan jajaran pemerintah, sebut Gus Nabil, sudah tepat di tengah-tengah krisis ini. Seperti adanya insentif untuk listrik gratis bagi 24 juta pelanggan, serta 50 persen untuk 7 juta pelanggan. Jumlah ini sudah meng-cover banyak sekali warga.

Akan tetapi, kata Gus Nabil, memang belum terlihat detail dukungan penangguhan cicilan bagi nelayan dan petani, serta jaminan ketahanan pangan. "Penangguhan cicilan ada seruan presiden, tapi implementasinya masih harus dikawal dengan peraturan jelas," tegas Gus Nabil.

Pengawalan dalam situasi krisis ini, menurut Gus Nabil bersifat extraordinary, sehingga Komisi IX DPR RI akan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait untuk menentukan langkah terbaik dalam pengawalan anggaran.

"Yang jelas, berada pada situasi yang membutuhkan kecepatan gerak, sekaligus pengawasan detail dan cermat agar anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini tepat sasaran," imbuhnya.

Karena itu, langkah penanganan dampak Covid-19 memerlukan dukungan bersama, dengan cara saling menjaga, saling bekerjasama, serta memantau apa yang terjadi di lingkungan terkecil kita. Jika semua saling dukung di lingkungan terkecilnya, akan membangkitkan semangat untuk melewati masa krisis ini dengan keteguhan dan ketabahan.

"Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis, kita harus mendukung, bekerjasama, memantau agar program-program tepat sasaran," pungkasnya.

Pewarta: Kendi Setiawan
Editor: Abdullah Alawi

: Kendi Setiawan

Editor: Abdullah Alawi

Terpopuler

KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun

Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI

Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati

Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan

Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal

Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta

Terkini