Parlemen

Petani Menjerit, FPKB Minta Pemerintah Masifkan Kartu Tani

Sab, 14 November 2020 | 02:00 WIB

Petani Menjerit, FPKB Minta Pemerintah Masifkan Kartu Tani

Ketua FPKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, NU Online

Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kedelapan, pada Senin (9/11) lalu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) meminta pemerintah untuk mengkaji secara mendalam kebijakan soal penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani. Pasalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) RI melakukan pola distribusi pupuk bersubsidi, dari manual ke Kartu Tani.


“Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan Kartu Tani ini, belum begitu masif diterima oleh para petani. Sedangkan kebijakan sudah dilakukan sekarang bahwa pupuk subsidi ini sudah tidak ada di agen-agen yang mereka biasa menyalurkan itu,” kata Ketua FPKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dikutip NU Online dari PKB TV, Jumat (13/11) malam.


Ia menyampaikan hasil reses yang telah dilakukan beberapa waktu lalu ke daerah Kabupaten Bandung seperti Ciwidey, Pangalengan, dan Kertasari. Cucun menemukan bahwa terdapat banyak petani yang menjerit karena harus membeli pupuk dengan harga lebih mahal dari sebelumnya.


“Mereka banyak yang menjerit karena harus membeli pupuk seharga Rp250 ribu yang biasanya hanya didapatkan dengan harga Rp90 ribu satu karung,” paparnya.


Dengan demikian, ia merasa DPR perlu menyurati stakeholder (pemangku kepentingan) yang menangani Kartu tersebut, baik di Kementan atau alur subsidi di Kementerian Keuangan soal program yang harus diperjuangkan untuk para petani ini.


“Migrasi subsidi korporasi kepada subsidi ke perorangan ini sudah baik, tetapi prosesnya harus betul-betul siap dulu, jangan sampai yang jadi korban itu petani,” tegasnya.


Lebih lanjut dikatakan, semua anggota DPR pasti memiliki masalah di bawah dan Cucun berkepentingan untuk menyampaikan kepada publik bahwa DPR  akan selalu berada di depan rakyat, membela rakyat, dan memperjuangkan hak-hak rakyat.


“Maka jangan sampai mereka yang biasa membeli pupuk Rp90 ribu, sekarang harus membeli pupuk Rp250 ribu. Karena yang tidak punya Kartu Tani, mereka tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi,” tegas Cucun.


Sementara itu, Kementan sendiri akan menargetkan pada tahun depan, penyempurnaan dan penggunaan Kartu Tani akan berlangsung efektif. Melalui Kartu Tani ini, pemerintah akan mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada para petani. 


Oleh karenanya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa penyebaran Kartu Tani ke seluruh Tanah Air akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan bisa diberlakukan secara efektif pada 2021. 


“Kartu Tani memiliki manfaat yang baik buat petani. Khususnya buat penerima pupuk bersubsidi. Pola pendistribusian pupuk subsidi terus kita perbaiki,” katanya, seperti dikutip NU Online dalam laman resmi Kementerian Pertanian, kementan.go.id, pada Jumat (13/11).


Ia memaparkan, data penerima pupuk subsidi bisa valid hingga 94 persen. Menurut Mentan Syahrul, data tersebut akan semakin diperkuat dengan Kartu Tani yang kriterianya berdasarkan by name by address.


“Dengan cara ini, kita harapkan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan,” katanya.


Hal serupa juga dikatakan oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy. Ia menuturkan bahwa proses pendistribusian Kartu Tani tersendat sehingga harus dilaksanakan secara bertahap. 


“Memang Kartu Tani agak tersendat. Dalam rapat bersama DPR, kesimpulannya Kartu Tani harus dilaksanakan secara bertahap. Karena banyak petani belum punya kartu tani, kita keluarkan surat yang isinya pupuk subsidi diberlakukan bagi para petani yang pegang kartu tani, sedangkan untuk yang belum punya akan dilakukan secara manual,” paparnya.


Sarwo Edhy mengatakan, jumlah petani berdasakan eRDKK ada 13,9 juta orang. Sedangkan Kartu Tani yang telah dicetak 9,3 juta kartu, dan telah terdistribusi sekitar 6,2 juta kartu. Dari jumlah itu, Kartu Tani yang digunakan baru 1,2 juta. 


“Untuk masalah ini, Kita di Ditjen PSP Kementan menjalankan instruksi dari KPK tetapi tetap menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Diharapkan awal tahun depan Kartu Tani sudah efektif dan bisa selesai 100 persen,” pungkasnya.


Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad