Pembelajaran Tatap Muka Mulai Juli, Legislator PKB Dorong Pemerintah Percepat Vaksinasi Guru

Jakarta, NU Online

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Nur Yasin mendorong pemerintah agar mempercepat vaksinasi bagi para guru, tenaga pendidik dan kependidikan. Sebab, pemerintah sendiri merencanakan akan membuka pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada Juli 2021 mendatang. 

Ia juga meminta kepada pemerintah agar tidak bergantung pada vaksin impor yang telah menjadi bahan rebutan bagi seluruh negara di dunia. Hal tersebut, bisa diantisipasi dengan mempercepat produksi Vaksin Merah Putih yang telah dikembangkan oleh beberapa lembaga. 

“Pemerintah tidak boleh hanya bergantung kepada vaksin impor karena menjadi rebutan seluruh dunia. Saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin), saya sampaikan pemerintah harus mempercepat produksi Vaksin Merah Putih,” ujar Nur, kepada wartawan, pada Kamis (27/5). 

Tujuh lembaga yang mengembangkan Vaksin Merah putih itu adalah Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institute Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga (Unair). 

“Bila perlu mereka (tujuh lembaga itu) kerja keras sehingga persoalan masih banyaknya tenaga pendidikan yang belum divaksin, bisa teratasi dengan baik,” tegas Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu.

Terkait vaksinasi, Menkes Budi sendiri menargetkan 181,5 juta sasaran vaksinasi akan tuntas pada Desember 2021. Hingga kini, data resmi Satgas Covid-19 per 26 Mei 2021, baru 15,5 juta orang yang melakukan vaksinasi dosis pertama dan 10,2 juta pada dosis kedua.

 

“Jadi baru sekitar 25,4 juta dosis yang sudah disuntik vaksin, angka ini sangat jauh dari target tahap kedua yang seharusnya sampai dengan Juni 2021 adalah 40,3 juta dosis,” ujar Nur Yasin.

 

Karena masih banyak tenaga pendidik yang belum divaksinasi, ia meminta kepada pemerintah agar mempercepat dan memprioritaskan proses vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidik di satuan pendidikan. 

 

Ia membeberkan penyebab keterlambatan proses vaksinasi yang dilakukan pemerintah, yakni karena 10,3 juta dosis vaksin Astrazeneca dari India batal dikirim ke Indonesia pada Maret dan April lalu. 

 

“Masyarakat harus memahami, salah satu alasan keterlambatan proses vaksinasi ini karena faktor ketersediaan vaksin di pusat tidak sesuai target, setelah gagalnya 10,3 juta dosis vaksin Astrazeneca dari India batal dikirim ke Indonesia pada Maret dan April melalui skema Covax/GAVI,” beber Nur Yasin.

Karena keterlembatan itulah, ia menegaskan bahwa sampai saat ini belum semua guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan mendapatkan vaksin. Jika pemerintah tetap membuka pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang sementara vaksinasi untuk guru belum tuntas, Nur Yasin khawatir justru akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. 

“Pemerintah menyatakan, tahun ajaran baru sudah dapat dimulai dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada Juli mendatang. Kebijakan ini berdasarkan SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Silakan melakukan PTM, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan jangan sampai ada klaster baru,” tegasnya.

“Kami mendorong agar mempercepat proses vaksinasi bagi para guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan utamanya bagi daerah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka,” pungkas Legislator PKB Dapil Jawa Timur IV itu.

Pewarta: Aru Lego Triono

EdItor: Fathoni Ahmad