Nasional
Upaya Berantas Korupsi Harus Libatkan Masyarakat
NU Online · Selasa, 11 Desember 2018 | 01:30 WIB
Diskusi Forum Sekjend Cipayung Plus di kantor PB PMII.
Jakarta, NU Online
Forum Sekretaris Jenderal (Sekjend) Cipayung Plus menggelar diskusi di momentum Hari Anti Korupsi, Senin (10/12). Kegiatan dihadiri Direktur Center For Budget Analysis (BCA), Uchok Sky Khadafi sebagai keynote speaker.
Hadir juga para Sekjend OKP Cipayung Plus. Seperti dari Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sabolah Al Kalamby, KAMMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Phirman. Dari GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) yakni David, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Robby, serta Teddy dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Diskusi yang digelar di aula Lantai II Kantor PB PMII ini mengupas berbagai persoalan tentang korupsi. Sehingga melahirkan sejumlah rekomendasi untuk diindahkan pemerintah.
Direktur BCA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkam beberapa alasan korupsi masih banyak terjadi. Hal itu menurutnya dikarenakan keterbatasan yang dimiliki lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi. “Seperti KPK, tidak memiliki struktur sampai ke tingkat paling bawah. Kemudian kejaksaan dan kepolisian masih keterbatasan anggaran untuk penanganan korupsi,” katanya.
Uchok juga mengkritik sejumlah lembaga terkait. Menurutnya, pemberantasan korupsi masih fokus pada pembelanjaan. “Tidak fokus pada penerimaan atau pendapatan,” jelasnya.
Dalam pandangannya, pembelanjaan masih ada kwitansi. “Beda dengan penerimaan, yang tidak diketahui khalayak karena memang tidak diketahui berapa besar yang diterima," ungkapnya.
Dia juga menyinggung bahwa sejumlah lembaga negara yang menangani korupsi tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. “Seharusnya lembaga melatih masyarakat bagaimana cara melakukan identifikasi korupsi hingga membuat laporan korupsi. Dengan begitu, masyarakat pasti akan berperan aktif melawan korupsi,” .
Sabolah Al Kalamby mengatakan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus diperangi. Korupsi inilah yang menghambat pembangunan.
"Maka korupsi harus kita lawan. Pelakunya tidak boleh ditoleransi," tegasnya.
Diskusi yang diinisiasi Forum Sekjend Cipayung Plus ini telah melahirkan beberapa rekomemdasi, di antaranya:
1. Masalah korupsi sudah sangat akut. Maka perlu adanya evaluasi lembaga terkait pemerintah yang bertugas memberantas korupsi. Tuntaskan kasus mega proyek yang jelas merugukan rakyat seperti BLBI dan Century.
2. Lembaga pengawasan negara harus memberi ruang untuk diisi masyarakat sipil, bukan dari unsur pemerintah, TNI, Polri dan jaksa.
3. Pendidikan pengawasan anti korupsi penting bagi masyarakat agar kontrol anggaran langsung juga dari masyarakat, tapi masyarakat dibiarkan tidak mengerti. Untuk itu masyarakat harus diberikan pendidikan anti korupsi.
4. Penerimaan negara besar dari sektor pajak, maka pengawasan sektor ini juga harus menjadi perhatian utama untuk mencegah penyelewangan.
5. mengusut tuntas korupsi Soeharto yang secara proses hukum sudah didakwa oleh Jaksa Agung pada 8 Agustus 2000 karena menggelapkan US$ 571 juta dari tujuh yayasan, dimana yayasan tersebut diketuai Soeharto. (Ibnu Nawawi)
Terpopuler
1
Mulai Agustus, PBNU dan BGN Realisasikan Program MBG di Pesantren
2
Zaman Kegaduhan, Rais Aam PBNU Ingatkan Umat Islam Ikuti Ulama yang Istiqamah
3
PBNU Tata Ulang Aset Nahdlatul Ulama Mulai dari Sekolah, Rumah Sakit, hingga Saham
4
Khutbah Jumat: Belajar dari Pohon Kurma dan Kelapa untuk Jadi Muslim Kuat dan Bermanfaat
5
Ekologi vs Ekstraksi: Beberapa Putusan Munas NU untuk Lindungi Alam
6
Khutbah Jumat: Bahaya Tamak dan Keutamaan Mensyukuri Nikmat
Terkini
Lihat Semua
