Nasional
Soal Doa Bersama di Monas, Kang Said: Aparat Penegak Hukum Harus Berbenah
NU Online · Ahad, 4 Desember 2016 | 00:01 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj (Kang Said) memandang doa, zikir, dan Jumatan bersama di lapangan Monas pada Jumat (2/12) sebagai teguran moral untuk para penegak hukum di Indonesia. Menurut Kang Said, pemerintah dan terutama aparat penegak hukum perlu melakukan reformasi kelembagaan terutama berkaitan dengan upaya penegakan hukum di Indonesia.
Demikian disampaikan Kang Said kepada NU Online di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (2/12) malam
“Ini menunjukkan masyarakat masih belum percaya dengan sikap lembaga hukum,” kata Kang Said.
Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, menurutnya, harus menangkap aspirasi doa bersama yang dilakukan masyarakat di Monas, Jumat lalu. Mereka diharapkan melakukan pembenahan dan menunjukkan kerja-kerja konkret terkait penguatan kelembagaan.
“Jelas ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan lembaga hukum untuk membangun kepercayaan publik.”
Pengasuh Pesantren Ats-Tsaqafah Ciganjur ini mengingatkan pemerintah terutama aparat hukum dan lembaga peradilan untuk bekerja sesuai kode etik penegak hukum yang berlaku. Pasalnya kerja mereka selama ini mendapat pantauan dan sorotan publik.
“Ini akumulasi kekecewaan atas lemahnya penegakan hukum untuk kasus apapun di Indonesia selama ini,” tandas Kang Said. (Alhafiz K)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj (Kang Said) memandang doa, zikir, dan Jumatan bersama di lapangan Monas pada Jumat (2/12) sebagai teguran moral untuk para penegak hukum di Indonesia. Menurut Kang Said, pemerintah dan terutama aparat penegak hukum perlu melakukan reformasi kelembagaan terutama berkaitan dengan upaya penegakan hukum di Indonesia.
Demikian disampaikan Kang Said kepada NU Online di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (2/12) malam
“Ini menunjukkan masyarakat masih belum percaya dengan sikap lembaga hukum,” kata Kang Said.
Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, menurutnya, harus menangkap aspirasi doa bersama yang dilakukan masyarakat di Monas, Jumat lalu. Mereka diharapkan melakukan pembenahan dan menunjukkan kerja-kerja konkret terkait penguatan kelembagaan.
“Jelas ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan lembaga hukum untuk membangun kepercayaan publik.”
Pengasuh Pesantren Ats-Tsaqafah Ciganjur ini mengingatkan pemerintah terutama aparat hukum dan lembaga peradilan untuk bekerja sesuai kode etik penegak hukum yang berlaku. Pasalnya kerja mereka selama ini mendapat pantauan dan sorotan publik.
“Ini akumulasi kekecewaan atas lemahnya penegakan hukum untuk kasus apapun di Indonesia selama ini,” tandas Kang Said. (Alhafiz K)
Terpopuler
1
KH Miftachul Akhyar: Menjadi Khalifah di Bumi Harus Dimulai dari Pemahaman dan Keadilan
2
Amerika Bom 3 Situs Nuklir Iran, Ekskalasi Perang Semakin Meluas
3
Nota Diplomatik Arab Saudi Catat Sejumlah Kesalahan Penyelenggaraan Haji Indonesia, Ini Respons Dirjen PHU Kemenag
4
Houthi Yaman Ancam Serang Kapal AS Jika Terlibat dalam Agresi Iran
5
Menlu Iran Peringatkan AS untuk Tanggung Jawab atas Konsekuensi dari Serangannya
6
PBNU Desak Penghentian Perang Iran-Israel, Dukung Diplomasi dan Gencatan Senjata
Terkini
Lihat Semua
