Sarbumusi Tegaskan Demonstrasi Buruh Menolak UU Cipta Kerja Tidak Ditunggangi

Jakarta, NU Online
Topik mengenai keberlangsungan pekerja dan buruh di Indonesia menjadi isu yang sangat sensitif. Terutama ketika dikaitkan dengan upah atau pendapatan, pesangon atau uang pensiun, dan soal hubungan kerja.

 

"Semua itu berdampak pada kelangsungan kerja mereka, para buruh dan pekerja di Indonesia," jelas Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Sukitman Sudjatmiko dihubungi NU Online melalui sambungan telepon, pada Kamis (8/10) siang.

 

Ia mengaku sangat memahami soal kekhawatiran para buruh sehingga melecut semangat untuk berjuang menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR bersama Pemerintah, di Senayan, Jakarta, pada Senin (5/10) lalu.

 

"Saya memahami betul kekhawatiran dan juga semangat teman-teman saat memilih untuk turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja ini," kata Sukitman.

 

Berdampak ke klaster ketenagakerjaan

Sukitman menegaskan bahwa aksi buruh dan segenap aktivis mahasiswa yang terjadi hari ini, sama sekali tidak ada yang menunggangi. Sebab, UU Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan sangat berdampak langsung pada kehidupan pekerja atau buruh itu sendiri.

 

"Secara otomatis, mereka akan juga keluar semangat dan emosinya. Maka mereka tergerak untuk melakukan aksi. Karena jalan yang paling gampang itu adalah gerakan ekstraparlementer," tutur Sukitman.

 

Lebih lanjut, ia meminta kepada pemerintah untuk memaklumi sikap atau reaksi emosional para buruh dan pekerja se-Indonesia yang para hari ini melakukan gerakan ekstraparlementer, dengan turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja.

 

"Akan tetapi, di sisi lain pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan dialog bersama pemangku kebijakan ketenagakerjaan," katanya.

 

Kepada buruh dan serikat pekerja, Sukitman meminta juga harus menggunakan jalur-jalur konstitusional yang telah diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti melakukan judicial review terhadap berbagai pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai bermasalah.

 

"Nah, sehingga berbagai mekanisme konstitusional itu kita tempuh juga agar suasana menjadi aman, tertib, dan kondisi negara yang demokratis tetap bisa terjaga," jelas Sukitman.

 

Bahaya penularan Covid-19

Namun, ia menambahkan, pilihan terbaik di dalam kondisi seperti sekarang ini adalah soal bagaimana menjaga diri dan keluarga dari bahaya penyebaran dan penularan Covid-19. Selain itu, ia juga mengajak buruh untuk mengatur strategi dalam mengambil langkah konstitusional terkait disahkannya UU Cipta Kerja ini.

 

"Kita tahu selama beberapa hari mereka melakukan aksi mogok kerja dan turun ke jalan, ada banyak protokol kesehatan yang juga tidak diterapkan. Saya khawatir justru akan menjadi klaster baru Covid-19 dari aksi turun ke jalan ini," katanya.

 

Oleh karena itu, ia memandang bahwa aksi mogok kerja nasional yang dibarengi dengan unjuk rasa di jalanan itu tidak akan mengubah apa pun terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Sukitman menambahkan, UU Cipta Kerja disahkan secara konstitusional maka cara terbaik untuk menolak juga harus dilakukan secara konstitusional.

 

"Yaitu melalui judicial review. Mau tidak mau dan suka tidak suka kita harus memilih jalur konstitusional. Rencananya, kami (Sarbumusi) juga akan menempuh jalur konstitusional di luar aksi demonstrasi," katanya.

 

Demonstrasi besar-besaran

Berdasarkan pantauan NU Online, Kamis (8/10) siang, para buruh dan aktivis mahasiswa tengah melangsungkan aksi demonstrasi besar-besaran menolak UU Cipta Kerja. Ribuan massa aksi itu berbondong-bondong melakukan konvoi dengan sepeda motor dan ada juga beberapa rombongan yang memilih untuk berjalan kaki menuju titik pusat aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Pada sekitar pukul 13.00 WIB, rombongan aksi massa gabungan dari buruh dan mahasiswa terlihat berjalan dan konvoi di depan Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat. Mereka juga sempat berhenti dan menyanyikan berbagai yel-yel kebanggaan seraya diselingi oleh orasi dari masing-masing individu massa aksi.

 

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Kendi Setiawan