RI Tolak Hubungan Diplomatik dengan Israel meski Dijanjikan Bantuan Rp28 Triliun

Jakarta, NU Online

Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kembali tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Luar Negeri 2021 yang disiarkan secara daring pada Rabu (6/1) di Jakarta.

"Penghujung tahun 2020, santer terdengar berita, seolah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa hingga saat ini, tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," tegas Retno.

Ia melanjutkan, Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Hal tersebut diputuskan berdasarkan solusi dua negara (two-state solution) dan parameter internasional yang telah disepakati.

 

Menurut Retno, hal tersebut juga sudah sesuai dengan sikap Presiden Joko Widodo yang juga menegaskan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap itu disampaikan Jokowi dalam sambungan telepon kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas beberapa waktu lalu.

Diberitakan kompas.com, Amerika Serikat (AS) menjanjikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dollar AS atau Rp 28 triliun jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Pernyataan tersebut dilontarkan pejabat top pemerintahan Presiden AS Donald Trump, Adam Boehler, kepada Bloomberg yang dipublikasikan pada Selasa (22/12/2020) lalu. Pernyataan Boehler kepada Bloomberg tersebut juga dikutip oleh media Israel, The Times of Israel.

 

Boehler merupakan CEO US International Development Finance Corporation (DFC), sebuah lembaga keuangan milik pemerintah AS. 

“Kami sedang membicarakannya dengan mereka (Indonesia). Jika mereka siap, kami akan dengan senang hati, bahkan memberikan dukungan lebih berupa dukungan finansial,” kata Boehler.

Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Yousef al-Othaimeen, menegaskan tidak ada normalisasi hubungan antara negara-negara anggota OKI dengan Israel. Hal itu akan berlangsung sampai negeri Zion itu menghentikan menghentikan dan mengakhiri pendudukannya di tanah Palestina dan Arab.

"Membangun hubungan normal antara negara-negara anggota OKI dan negara pendudukan Israel tidak akan tercapai hingga akhir pendudukan Israel atas tanah Arab dan Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk al-Quds (Yerusalem)," kata al-Othaimeen, dilansir laman kantor berita Anadolu.

The Jerusalem Post mengabarkan bahwa Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, Oman sudah lebih dulu menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel. 

Pewarta: Fathoni Ahmad

Editor: Muchlishon