Regenersi Ulama Harus Dilakukan Secara Sistematis dan Terstruktur

Jakarta, NU Online 
Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) atau asosisi pesantren yang berada di bawah naungan NU KH Abdul Ghaffar Rozin mengatakan, regenerasi ulama saat ini terus berlangsung secara alamiah di pondok-pondok pesantren. Menurut dia, regenerasi alamiah tetap berjalan, tapi harus ada regenerasi yang didesain secara sistematis dan struktural. 

“Kalau dulu regenerasi para kiai itu secara kultural, maksudnya terjadi secara alamiah, tapi saya kira sekarang perlu kita memperetimbangkan secara struktural dan sistematis,” katanya di Gedung PBNU, Jakarta, ketika diminta komentar terkait terkait wafatnya ulama besar NU, KH Maimoen Zubair. 

Menurut kiai yang akrab disapa Gus Rozin ini, cara semacam itu perlu dilakukan karena tantangan saat ini dan yang akan datang lebih hebat dari masa-masa sebelumnya. Ulama saat ini menghadapi beragam persoalan dengan segala varian-variannya.

“Dulu zaman 15, 20 tahun lalu kita merasa cukup bahwa regenerasi ulama itu didasarkan pada keilmuan keagamaan. Sementara yang lain-lainnya berjalan dengan sendirinya secara alamiah. Sekarang harus terintegrasi dari awal secara sistmatis dan struktural,” katanya.  

Menurut Gus Rozin, ulama yang harus disiapkan secara sistematis dan struktural itu adalah para ulama dengan pemahaman keagamaan secara menyeluruh, tetapi mempunyai spesialisasi dan subspesialisasi kajian yang diminatinya. 

Lebih lanjut ia mengatakan, keilmuan-keilmuan lain yang harus dikuasai para ulama ke depan adalah soal politik makro, ekonomi makro. Kiai-kiai zaman dahulu mampu menempa diri secara alamiah untuk memahami hal itu. Namun, lagi-lagi menurut Gus Rozin, kiai semacam itu sudah makin langka sehingga harus ada “rekayasa” untuk membentuknya. 

“Keilmuan ulama ke depan juga harus aplicable, bisa mmuqtadlal hal dan bisa memberikan solusi kepada masyarakat,” lanjutnya. 

PBNU melalui Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) termasuk yang memikirkan regenerasi ulama. Untuk tujuan itu, Lakpesdam menyelenggarakan Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) yang dilakukan sejak era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yakni tahun 1990-an.

Pekan lalu, Lakpesdam juga menggelar PPWK tersebut. Pada kesempatan itu, Ketua Lakpesdam PBNU H Rumadi Ahmad, sebagaimana dilaporkan NU Online, ada lima materi pokok dalam kurikulum yang dikembangkan dalam PPWK. Pertama, pendalaman khazanah klasik dan modern tentang ilmu keislaman, serta keragaman aliran-aliran Islam berikut sebab-sebab perbedaannya, dari sisi paradigmatik, metodologis, dan politis.

Kedua, pendalaman Aswaja an-nahdliyyah dan perjuangan kebangsaan NU dalam bingkai Islam Nusantara. Ketiga, pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan antikorupsi.  Keempat, pemahaman tentang tantangan-tantangan kebangsaan dalam percaturan geopolitik nasional, regional dan internasional. Ini bagian dari penguatan kesadaran politik, berbangsa dan bernegara, terkait pentingnya membangun masyarakat multikultural yang demokratis dan beradab dalam konteks lokal dan global.

Kelima, penguatan dan peningkatan kemampuan perangkat analisis sosial yang kritis dan transformatif, serta penguatan perangkat teknis advokasi dan pengorganisasian masyarakat, baik secara teoritik maupun pengalaman empirik. (Abdullah Alawi)