Nasional

Perlu Kontrol Pemerintah Tangani Radikalisme di Dunia Pendidikan

NU Online  ·  Kamis, 17 Januari 2019 | 15:45 WIB

Jakarta, NU Online
Pelajar dan mahasiswa semakin banyak yang terpapar radikalisme. Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Jajang Jahroni melihat radikalisme menyerang dari berbagai sisi dalam dunia pendidikan itu.

"Memberi peringatan bagi kampus, dosen juga pemerintah agar lebih seksama lagi menjaga kampus," kata Jajang saat ditemui NU Online usai penutupan seminar internasional Merawat Keyakinan yang digelar oleh PPIM dan United Nations Development Program (UNDP) di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/1).

Jika pun hal itu tidak masuk melalui buku teks dan gurunya, katanya, radikalisme juga masuk melalui pertemuan dan kumpulan yang diampu oleh para alumninya yang sudah terpapar radikalisme.

"Di situlah terjadi penyemaian radikalisme," jelas alumnus Pondok Buntet Pesantren itu.

Sementara itu, Konsultan Senior Division for Applied Social Psychology Research Universitas Indonesia (Dasprui) Nasir Abbas melihat perlunya kontrol pemerintah dalam menangani radikalisme di sekolah dan kampus.

"Ada kontrol pemerintah, kalau di kampus ya pimpinan kampus kepada mahasiswanya tetap diperlukan. Perlu juga batas yang ditentukan dalam menjaga keamanan," jelas Nasir.

"Jangan sampai ada kemudaratan di kampus," imbuhnya.

Jika mahasiswa diketahui melakukan tindak atau tergabung dalam organisasi radikal, menurutnya, kampus perlu memanggil dan memberi peringatan. Terlebih jika sudah menganggap musuh ke sebagian orang atau kelompok tertentu.

"Patut dipanggil dan harus diingatkan," tandasnya. (Muhammad Syakir/Ibnu Nawawi)