Nasional
Pelajar NU Apresiasi Langkah Pemerintah Bekukan Gerakan Khilafah
NU Online · Selasa, 9 Mei 2017 | 12:03 WIB
Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) mengapresasi terhadap keputusan pemerintah yang dengan cepat dan tanggap dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Kita apresiasi respon pemerintah atau tindakan pemerintahan yang sangat cepat tanggap terhadap kegelisahan publik selama ini,” kata Ketua Umum PP IPNU Asep Irfan Mujahid saat ditemui di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (9/5).
Menurut Asep, HTI bukan lagi disinyalir sebagai organisasi terlarang, tapi secara terang-terangan telah membangun opini di masyarakat tentang gagalnya sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila.
Sementara HTI dengan mengusung Khilafah Islamiyah, kata Irfan, itu telah bertentangan dengan Pancasila karena itu sama dengan gerakan yang diusung oleh DI/TII, dengan gagasan dan konsep yang ingin mendirikan negara Islam.
“Meskipun mungkin sistemnya berbeda, tapi semangatnya sama,” kata Asep.
Asep meminta kader-kader IPNU yang ada di daerah untuk memetakan gerakan dan jaringan HTI di daerah. Sejauhmana aktivitas HTI berkegiatan di masing-masing daerah, simpul-simpul jaringannya ke mana saja, dan segera melakukan pendekatan secara persuasif, personal, dan diajak dialog tentang cara pandang HTI yang telah keliru dalam memahami sistem pemerintahan Islam.
“Bahwa sistem berbangsa dan bernegara yang diajarkan Islam itu, apapun bentuknya, selama mengadopsi nilai-nilai luhur keislaman, tidak ada masalah,”kata pria asal Ciamis, Jawa Barat. (Husni Sahal/Alhafiz K)
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) mengapresasi terhadap keputusan pemerintah yang dengan cepat dan tanggap dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Kita apresiasi respon pemerintah atau tindakan pemerintahan yang sangat cepat tanggap terhadap kegelisahan publik selama ini,” kata Ketua Umum PP IPNU Asep Irfan Mujahid saat ditemui di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (9/5).
Menurut Asep, HTI bukan lagi disinyalir sebagai organisasi terlarang, tapi secara terang-terangan telah membangun opini di masyarakat tentang gagalnya sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila.
Sementara HTI dengan mengusung Khilafah Islamiyah, kata Irfan, itu telah bertentangan dengan Pancasila karena itu sama dengan gerakan yang diusung oleh DI/TII, dengan gagasan dan konsep yang ingin mendirikan negara Islam.
“Meskipun mungkin sistemnya berbeda, tapi semangatnya sama,” kata Asep.
Asep meminta kader-kader IPNU yang ada di daerah untuk memetakan gerakan dan jaringan HTI di daerah. Sejauhmana aktivitas HTI berkegiatan di masing-masing daerah, simpul-simpul jaringannya ke mana saja, dan segera melakukan pendekatan secara persuasif, personal, dan diajak dialog tentang cara pandang HTI yang telah keliru dalam memahami sistem pemerintahan Islam.
“Bahwa sistem berbangsa dan bernegara yang diajarkan Islam itu, apapun bentuknya, selama mengadopsi nilai-nilai luhur keislaman, tidak ada masalah,”kata pria asal Ciamis, Jawa Barat. (Husni Sahal/Alhafiz K)
Terpopuler
1
Saat Jamaah Haji Mengambil Inisiatif Berjalan Kaki dari Muzdalifah ke Mina
2
Meski Indonesia Tak Bisa Lolos Langsung, Peluang Piala Dunia Belum Pernah Sedekat Ini
3
Belasan Tahun Jadi Petugas Pemotongan Hewan Kurban, Riyadi Bagikan Tips Hadapi Sapi Galak
4
Cerpen: Tirakat yang Gagal
5
Jamaah Haji Indonesia Diimbau Tak Buru-buru Thawaf Ifadhah, Kecuali Jamaah Kloter Awal
6
Jamaah Haji Indonesia Bersyukur Tuntaskan Fase Armuzna
Terkini
Lihat Semua
