PBNU Nilai Penetapan Tarif Dakwah Tidak Etis

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai pemasangan tarif dakwah oleh penceramah sudah melompati pagar etika dakwah. Pemasangan tarif itu lebih menjurus pada komersialisasi dakwah.
<>
Perihal ini dikemukakan Katib Aam PBNU KH Malik Madani di Kantor PBNU lantai tiga, jalan Kramat Raya nomor 164, Jakarta Pusat, Rabu (21/8) malam.

Agama Islam, lanjut KH Malik Madani, memang tidak melarang penceramah, mubalig, khatib dan da‘i untuk menerima pemberian masyarakat. Hanya saja, penentuan tarif oleh pihak penceramah mencederai moralitas penceramah yang bersangkutan.

“Berkembang dari kasus tersebut masyarakat bisa menilai yang bukan-bukan terhadap Islam itu sendiri,” kata Katib Aam PBNU.

Kalau sudah sampai di sini, semuanya bisa celaka, tegas KH Malik Madani.

Islam sendiri, sambung KH Malik Madani, memang tidak memberikan pedoman spesifik kepada masyarakat dalam mengapresiasi para da‘i, khatib, maupun penceramah. Islam menyerahkannya kepada kebijaksanaan masyarakat.

Sesuatu yang makruf atau urfiyah-nya saja, imbuh KH Malik Madani.

Pasalnya, kata KH Malik Madani, mereka juga manusia. Mereka memiliki kebutuhan yang sama dengan masyarakat. Mereka perlu kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana manusia pada lazimnya.

Manusia sendiri cenderung berada di dua kutub yang berseberangan. KH Malik menyebutkan,  Annasu baina tharafain naqidh.

Manusia kadang bersifat ifrath dan kadang juga tafrith. Sebagian kecil da‘i, penceramah, dan khatib kadang berlebihan dengan pemasangan tarif tertentu. Sebuah masyarakat tertentu juga kadang kurang peka pada kemaslahatan para penceramah, khatib, da‘i. Mereka memberikan apresiasi yang minus bagi penceramah dan khatib, ungkap KH Malik Madani.

Ini perihal sensitif. Tetapi begitulah keadaannya, tandas KH Malik Madani.


Penulis: Alhafiz Kurniawan