Ormas Islam Desak Polri Terbitkan Aturan Polwan Berjilbab
NU Online · Kamis, 13 Juni 2013 | 06:02 WIB
Jakarta, NU Online
Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendesak kepolisian menerbitkan peraturan yang jelas terkait anggota kepolisian wanita (polwan) yang ingin mengenakan jilbab saat bertugas, menyusul polemik larangan berjiblab bagi polwan.<>
"Kalau ada polwan yang ternyata ingin memakai jilbab selama bertugas, itu harus diakomodir oleh Polri. Caranya bagaimana? Buat aturan yang bisa menjadi landasan hukum pijakannya," kata Ketua LPOI KH Said Aqil Siroj usai memimpin rapat LPOI di gedung PBNU, Jakarta, Rabu (12/6).
Menurut Ketua Umum PBNU ini, pemakaian jilbab merupakan hak polwan sebagai warga negara yang sama sekali tidak akan mengganggu profesi dan tanggungjawab mereka. Pihak kepolisian diminta tidak diskriminatif mengenai persoalan ini.
“Di Eropa saja boleh berjilbab, masa di kita yang berketuhanan Yang Maha Esa tidak boleh," ujar kiai yang akrab disapa Kang Said ini.
Kang Said yang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini didampingi perwakilan ormas-ormas Islam anggota LPOI, yakni Persatuan Islam, Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, Attihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Ikatan Da’i Indonesia (IKADI), Azzikra, Syarikat Islam Indonesia, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).
Penulis: Mahbib Khoiron
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua
