MPR Sebut Mahasiswa Luput Perhatian Pemerintah di Tengah Pandemi

Jakarta, NU Online

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo menyebut, mahasiswa luput dari perhatian pemerintah. Sebab itu jutaan mahasiswa terus berteriak terkait keluhan yang dihadapi semasa perkuliahan di era pandemi Covid-19.

“Mahasiswa terlewat dari berbagai perhatian, berbagai stimulus maupun berbagai bantuan pemerintah sehingga SPP tidak turun, tidak diskon, tidak ditunda. Begitu juga uang kost, uang listrik, uang kuota bahkan tambah beban lagi. Jadi bukan berkurang bebannya justru bertambah dengan sekolah jarak jauh ini,” kata Bambang Soesatyo saat menjadi narasumber Sosialisasi 4 Pilar yang digelar Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) secara virtual, Rabu (10/6).

Padahal, kata mantan Ketua DPR RI itu, anggaran yang disiapkan sangat besar, jumlahnya mencapai Rp641 triliun. Sebanyak Rp172 triliun di antaranya dikhususkan untuk bantuan sosial dan berbagai topangan lain. Karena itu pihaknya merasa elemen mahasiswa utamanya PMII perlu mengawal kebijakan dan anggaran pemerintah terkait penanganan Covid-19 tersebut. 

Dia menjelaskan bantuan pengaman sosial masyarakat di tengah pandemi Covid-19 semakin hari semakin membengkak. Tapi, bukan malah menjadi solusi justru menambah rintihan-rintihan baru di masyarakat salah-satunya terkait masalah perkuliahan jarak jauh.

“Jadi bicara anggaran biaya harusnya tak ada lagi teriakan-teriakan, rintihan-rintihan ayng terdengar karena semua dibahas diputuskan bahkan kita menyerahkan sepenuhnya tongkat kewenangan dalam jangka dua tiga tahun ke depan kepada pemerintah,” katanya.

Pernyataan Ketua MPR RI ini merespon apa yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Agus Mulyono Herlambang yang mengkritik tajam kebijakan Kemdikbud soal perkuliahan daring.

Menurut Agus, era pandemi Covid-19 menjadi pukulan bagi mahasiswa Indonesia terutama saat menjalani pembelajaran dari rumah. Terdapat persoalan yang ditemukan PMII selama pelaksanaan belajar daring tersebut.

Salah satu masalah yakni mahalnya biaya perkuliahan daring, dan tidak mampunya mahasiswa membayar SPP dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena pihak kampus tidak melakukan keringanan pembayaran kuliah.

“Tidak semua mahasiswa kita ditopang oleh perekonomian yang mampu. Banyak mahasiswa kita berasal dari kalangan setengah mampu. Banyak orang tua mahasiswa yang terkendala penghasilan bulanan kemudian itu berimbas pada ketidakmampuan mahasiswa untuk membayar UKT,” ucap dia.

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori

Editor: Fathoni Ahmad