Menteri Eko: Pengentasan Kemiskinan Desa Tak Bisa Instan

Jakarta, NU Online
Disparitas kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan masih tinggi. Meski mengalami penurunan, kemiskinan di desa masih cukup mengkhawatirkan. Masalah klasik yang harus segera mendapatkan jalan keluar.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menjelaskan, tingginya disparitas jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan tak lepas dari kesenjangan ekonomi.

Efektivitas pembangunan sejak bergulirnya Transfer Dana Desa cukup efektif, tapi tidak bisa sepenuhnya mengatasi kemiskinan dalam waktu yang singkat karena masalah perdesaan adalah masalah ekonomi politik lama yang penangannya tidak cukup dengan percepatan, tapi juga ketepatan dan tahapan yang konsisten.

“Pertumbuhan ekonomi desa melesat lebih tinggi dari pertumbuhan secara nasional. Kemiskinan masih ada harus diakui tapi kami optimis bahkan rencana pembangunan yang dibebankan pada kami sudah terlampaui.” Jelas Eko Putro Sandjojo dalam diskusi terbatas di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), di Jakarta (21/4)

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa Program Unggulan Kementerian Desa PDTT telah memberikan dampak positif tidak hanya infrastruktur tapi juga penyerapan tenaga kerja dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi desa secara konsisten di masa mendatang.

Ia juga menyatakan bahwa pembangunan desa di bawah kementerian yang dipimpinnya ibarat baru membangun pondasi awal. Tidak bisa instan tapi bisa dijamin ke depan desa bisa menjadi penopang utama pembangunan ekonomi bahkan secara nasional.   

“Kami pastikan target peningkatan status desa yang diamanatkan oleh RPJM sampai 2019 akan jauh terlampaui. Sensus di 6.000 desa dan hasilnya sangat baik. Nanti akan kita umumkan," ujarnya.
Tantangan

Tantangan utama perekonomian masyarakat desa menurut Eko adalah kendala paska panen karena umumnya masyarakat desa bekerja di sektor pertanian.

“Kami terus mendorong Desa untuk memiliki fokus pada produk unggulan desa dan menjamin daya tawar dengan adanya Badan Usaha Milik (BUM) Desa, bisa menjadi alternatif berkelanjutan. Di sisi lain tahun ini program pembangunan Embung guna mengintensifkan pertanian jadi sasaran utama pembangunan infrastruktur desa. Jadi selain pertanian akan semakin produktif diharapkan masyarakat lebih memiliki posisi tawar dan daya tahan.” Papar Eko.

Selain itu menurutnya, desa perlu infrastruktur untuk micro-financing, karena Kementerian Desa PDTT tercatat telah membuat kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuannya supaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  bisa kerja sama dengan bank-bank BUMN. BUMDes bisa jadi channel link untuk menyalurkan KUR (kredit Usaha rakyat).

“Kami juga akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengangkat BUMDes yang sukses. Karena BUMDes yang sukses tidak perlu dinvestasi lagi.” Ujar Eko. “Hanya saja kita pun tidak bisa menutup mata, ada persoalan kekurangan SDM desa untuk pengelolaan program dan masih belum pekanya aparat desa dalam menentukan program yang sejalan dengan upaya percepatan menekan kemiskinan desa”. Imbuhnya.

Sementara itu, agar ada investasi pengolahan pasca-panen, desa menurut Eko harus punya skala ekonomi yang cukup.

“Jadi itu yang kami dorong sekarang. Sementara itu, untuk desa-desa yang tertinggal tentunya infrastruktur dasarnya dulu yang kami bangun,” jelasnya. (Red: Mahbib)