Nasional

LKSB: Tujuan Demokrasi adalah Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat

NU Online  ·  Rabu, 29 Mei 2019 | 15:00 WIB

Jakarta, NU Online
Intelektual muda Nahdlatul Ulama yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB), Abdul Ghopur mengatakan memahami demokrasi harus komprehensif agar  dapat mengetahui hakikat dari demokrasi tersebut. Menurutnya, demokrasi dalam arti lain bukanlah tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan yakni kemakmuran, kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.  
 
Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB) Abdul Ghopur saat menghadiri kegiatan Silaturahim dan Dialog Kebangsaan oleh Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB) dan Rumah Millenial di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/5).
 
"Pertama, pemahaman demokrasi haruslah komprehensif dalam artian memahami demokrasi bukan sebatas demokrasi bukan tujuan melainkan alat, untuk mencapai tujuan. yakni keadilan kemakmuran, kesejahteraan dan kedaulatan rakyat," ujarnya.
 
Ia menjelaskan, demokrasi di berbagai belahan dunia seperti di eropa dan negara negara barat semakin maju karena sikap masyarakatnya yang dewasa dan mengerti apa itu demokrasi. Sementara di Indonesia, kata Ghopur, nyaris mengalami kemunduran, bahkan jika tidak diberikan pemahaman yang kuat soal demokrasi tersebut, sangat mungkin demokrasi di Indonesia gagal terwujud.
 
"Dalam  kontek indonesia demokrasi kita, dari sisi simbolik dan ritual nampak begitu pesat kemajuannya. Namun jauh mundur ke belakang dari sisi subtansial," ujarnya.
 
Terpenting yang harus dipahami oleh masyarakat umum, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang menitik beratkan kepada permusyawaratan rakyat, permufakatan rakyat dan perwakilan rakyat. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang mengusung nilai nilai luhur bangsa yang menjamin kerukunan dan keutuhan bangsa.  
 
"Kemudian, demokrasi kita menitik beratkan kepada keselamatan bangsa serta menjamin kepercayaan pada tuhan yang maha esa," tuturnya.
 
Ia menegaskan, demokrasi bukanlah pemicu perpecahan antar bangsa, demokrasi adalah indikator bersatunya masyarakat untuk mewujudkan cita cita kemerdekaan Indonesia. Kuncinya, masyarakat harus menerima perbedaan pandangan dan legowo atas berbagai kebijakan yang telah disepakati atas nama bangsa Indonesia.

"Padahal, sebagaimana  kita ketahui, perbedaan adalah rahmat dan kita wajib mengelolanya dengan bijaksana," katanya.

Hadir pada kegiatan tersebut Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Bina Suhendra, Ketua Rumah Milenial Sahat Martin, Ketua Umum Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad), Hariara Tambunan, Pendeta PGI, Rommy Sormin dan puluhan peserta dari berbagai kalangan.
(Abdul Rahman Ahdori/Abdullah Alawi)