Nasional

Lakpesdam Doakan Jokowi-KH Ma'ruf Bisa Sejahterakan Masyarakat

NU Online  ·  Kamis, 4 Juli 2019 | 02:00 WIB

Lakpesdam Doakan Jokowi-KH Ma'ruf Bisa Sejahterakan Masyarakat

Presiden H Joko Widodo (baju hitam) foto: ilustrasi

Jakarta, NU Online
Euforia Pilpres masih terasa di kalangan masyarakat, konstalasi politik yang kuat menyebabkan dinamika demokrasi semakin komplek. Beruntung, semua berjalan dengan baik dan sukses sehingga tidak ada kerusuhan yang berkepanjangan.

Pascaputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari yang lalu, memperkuat kemenangan H Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024.

Semua elemen bangsa tertumpu pada kedua tokoh ini, terutama kepada KH Ma'ruf Amin yang memiliki latar belakang ulama. Maklum, sudah lama tidak melihat sosok ahli fiqih memimpin negeri kapasitasnya sebagai kepala negara atau wakil kepala negara. Gagasan terbaiknya sangat dinantikan, sebagai bagian dari implementasi visi Indonesia Maju yang telah disusunnya bersama Joko Widodo.

Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), H Marzuki Wahid kepada NU Online, Rabu (3/7) mengatakan, Lakpesdam ikut serta mengawal seluruh agenda yang dilakukan oleh pemerintah, tentu dengan pengawasan yang penuh dengan tanggung jawab.

Menurut dia, yang paling penting, pemerintahan presiden-wakil presiden Jokowi-KH Ma'ruf Amin meningkatkan konsistensi anak bangsa terhadap cinta tanah air, setia kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945, bhinneka tunggal ika dan berpegang pada moderasi beragama.

"Kedua, penegakan hukum harus terus dilakukan tanpa kompromi, tanpa pandang bulu, dan tanpa tebang pilih. Tegakkan hukum sepenuhnya dan seharusnya," ucap H Marzuki Wahid.

Hal pokok lainnya adalah kabinet yang dipimpin Jokowi-KH Ma'ruf Amin harus tetap berkonsentrasi pada kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan tanpa pandang bulu dan tanpa diskriminasi.

"Termasuk untuk mereka yang membenci pemerintah. Terakhir, Jokowi dan Kiai Ma'ruf harus menyapa, merangkul, dan memanusiakan mereka untuk membangun Indonesia secara bersama-sama, tetapi tidak berkompromi secara politik dengan kepentingan mereka, apalagi memasukkan mereka dalam jajaran pemerintahannya. Sungguh sangat  berbahaya, bisa menjadi benalu," katanya

Ia juga menilai, tantangan Presiden Jokowi untuk periode kedua ini yaitu memperkuat perlawanan terhadap radikalisme agama terutama opini-opini negatif yang mengancam hilangnya nasionalisme.

Pilpres 2019, lanjut H Marzuki, suasananya berbeda dengan ageda demokrasi sebelum-sebelumnya. Itu bisa dibuktikan misalnya didahului dengan maraknya ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks. Parahnya,  itu dipupuk oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Menurut saya, ini akar masalah yang sesungguhnya. Kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Jokowi, bahkan pada tahapan benci dan melawan, adalah eks HTI yang organisasinya dibubarkan, para koruptor dan kroninya, teroris, dan jaringannya," pungkasnya. (Abdul Rahman Ahdori/Muiz)