Nasional
Kenapa TNI dan Polri Tegas Larang Demo 2 Desember?
NU Online · Selasa, 22 November 2016 | 02:00 WIB
Kapolri dan Panglima TNI. (harianindo)
Jakarta, NU Online
Rencana demo 2 Desember bertajuk Bela Islam III yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dalam bentuk gelar sajadah dan shalat Jumat di sepanjang jalan MH Thamrin, Bunderan HI, dan Sudirman secara tegas dilarang oleh TNI dan Polri karena mengganggu ketertiban umum dan berdampak sosial sistemik.
Pernyataan tersebut dikeluarkan ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan pejabat utama di Mabes Polri, sebagian juga pejabat utama dari Mabes TNI dan diikuti oleh para Kapolda, para Pangdam dan seluruh Pangkotama seluruh Indonesia, Senin (21/11) via video conference di Mabes Polri Jakarta.
Jenderal Tito menerangkan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak kontitusi dari warga memang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun tidak bersifat absolut.
“Ada batasan-batasan dalam Undang-undang itu yang tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh menggannggu hak asasi orang lain, termasuk memakai jalan. Kalau jalan protokol, itu tidak boleh dihalangi,” jelas Tito.
Yang kedua, lanjutnya, tidak menganggu ketertiban umum, sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang melewati jalan itu. Ibu-ibu yang melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa terganggu. Yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu.
“Sopir taksi, angkutan, dan lain-lain bisa terganggu. Disamping itu, juga bisa memacetkan Jakarta, karena di jalan protokol, hari Jumat lagi. Itu menganggu ketertiban publik dalam penilaian kami kepolisian. Oleh karena itu, maka kami akan melarang kegiatan tersebut (demo 2 Desember, red),” tegas Kapolri.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, pihaknya ikut menjaga keamanan terkait aksi unjuk rasa yang mengarah ke upaya makar. Gatot memastikan kesiapan prajurit mengadapi kelompok yang berupaya menjatuhkan pemerintahan tersebut.
"Bila ada tindakan makar, maka itu bukan tugas kepolisian saja. Itu urusan TNI juga. Saya juga sudah menyiapkan para Pangkotama (Panglima Komando Utama) menyiapkan prajurit untuk dilatih, disiapkan yang sehat," terang Gatot.
Selain sarat kepentingan politik, demo 2 Desember disebut TNI dan Polri memang mempunyai agenda terselubung yaitu dalam rangka menjatuhkan pemerintah atau upaya makar. TNI dan Polri tidak akan menoleransi dan akan menindak tegas sesuai hukum kepada kelompok-kelompok yang melakukan upaya makar tersebut. (Fathoni)
Terpopuler
1
Isi Akhir dan Awal Tahun Baru Hijriah dengan Baca Doa Ini
2
Data Awal Muharram 1447 H, Hilal Masih di Bawah Ufuk
3
Trump Meradang Usai Israel-Iran Tak Gubris Seruan Gencatan Senjata
4
Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Beasiswa PBNU ke Maroko 2025, Cek di Sini
5
Istikmal, LF PBNU Umumkan Tahun Baru 1447 Hijriah Jatuh pada Jumat, 27 Juni 2025
6
Menlu Iran ke Rusia, Putin Dukung Upaya Diplomasi
Terkini
Lihat Semua
