Kebijaksanaan dan Keadilan Sosial Jadi Panglima Demokrasi

Yogyakarta, NU Online
Anggota Dewan Ahli PP ISNU Yudi Latief dalam sarasehan nasional di Yogyakarta Selasa (6/5) mengatakan, demokrasi Indonesia memiliki keunikan. Para pendiri negara Indonesia menempatkan praktik demokrasi Indonesia di bawah kendali kebijaksanaan dan keadilan sosial. 
<>
Dalam sarasehan bertema “Tentang Keagamaan, Keumatan, dan Kebangsaan” yang diselenggarakan PWNU Yorgyakarta di jalan Letjen Haryono nomor 42 Yogyakarta, Yudi menegaskan demokrasi tidak berada di bawah kepemimpinan personal, tetapi kepemimpinan kebijaksanaan dan keadilan sosial.

Bagi Yudi, demokrasi Indonesia sangat menarik di tengah tingginya kadar heterogenitas masyarakat Indonesia. Bahkan, masyarakat Indonesia paling heterogen di dunia.

Para pendiri bangsa sepakat, bangunan dasar negara dilandaskan pada dua sayap; kekeluargaan dan keadilan sosial. Negara mengatasi permasalahan secara kekeluargaan, menyertakan semua golongan.

“Negara yang kita didirikan ini bukanlah atas nama agama. Negara dibuat untuk semua, satu untuk semua. Semangat kekeluargaan, ada keterwakilan dari sistem pemilihan kita. Sistem pemilihan kita bukan masalah keterpilihan” tegas Yudi.

Di lain pihak, negara bisa mewujudkan keadilan sosial. Negara adalah organisasi sosial. Artinya, keadilan tidak didistribusikan oleh pasar.

“Negaralah yang mendistribusikan kekayaan sosial. Jadi, demokrasi harus diukur dari dua sisi agar bisa mengayomi. Tujuan akhirnya tercipta keadaan yang adil dan menciutkan ketertimpangan,” tandasnya. (Nur Sholikhin/Alhafiz K)