Nasional
IPM Warga Papua Naik, Agenda Selanjutnya Bangun Pemerintahan Baik
NU Online · Selasa, 16 April 2019 | 13:00 WIB
Ilustrasi (Ist.)
Jakarta, NU Online
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2018 pada Senin (15/4) kemarin. Di antara 34 provinsi di Indonesia, tingkat pertumbuhan IPM Papua dan Papua Barat menempati posisi tertinggi.
Pertumbuhan Papua mencapai 1,64 persen menjadi 60,06 persen. Sedangkan Papua Barat berada pada 63,74 persen karena pertumbuhannya mencapai 1,19 persen.
Tingkat pertumbuhan IPM Papua dan Papua Barat yang terbaik, menurut Ahmad Suaedy, dinilai masuk akal. Sebaliknya, Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu menganggap aneh jika tidak tumbuh dengan baik.
"Ini karena dana sangat besar digelontorkan ke Papua dan Papua Barat," jelas Suaedy kepada NU Online pada Selasa (16/4).
Di samping itu, lanjutnya, dana otonomi khusus (Otsus) dan banyak dana afirmasi lain juga masuk dalam membangun dua wilayah paling timur Indonesia itu.
"Di samping Dana Otsus yang merupakan khusus bukan bagian dari dana rutin pembiayaan dan pembangunan, juga ada banyak dana afirmasi lain seperti dana alokasi khusus dan pembangunan infrastruktur dan penyeragaman harga bahan pokok," kata penulis buku Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka itu.
Menurutnya, dana-dana afirmasi banyak juga yang digunakan untuk pendidikan di dalam dan bahkan ke luar negeri. "Bahkan kini orang Papua banyak diaspora di berbagai negara," jelasnya.
Namun, masyarakat Papua tentu tidak akan berpuas diri dengan peningkatan IPM saja. Hak tersebut juga perlu terus ditingkatkan. Pembangunan pemerintahan yang baik, kata Suaedy, menjadi agenda penting mereka melalui penempatan posisi kaum muda terpelajar pada hal yang menjadi keahliannya.
"Agenda yang penting bagi masyatakat Papua dan Papua Barat adalah membangun good governance, anti korupsi dan penempatan anak-anak muda terpelajar pada posisi yang sesuai dengan bakat," jelas anggota Ombudsman RI itu.
Suaedy menegaskan bahwa penempatan muda-mudi terpelajar itu jangan sampai didasarkan pada kekerabatan dan primordialisme.
"Rekrutmen sesuai dengan kemampuan dan keahlian bukan karena kerabat atau kesamaan primordial dan kesukuan. Merit system penting untuk dilaksanakan agar anak-anak muda terdidik lebih dinamis," pungkasnya. (Syakir NF/Muhammad Faizin)
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2018 pada Senin (15/4) kemarin. Di antara 34 provinsi di Indonesia, tingkat pertumbuhan IPM Papua dan Papua Barat menempati posisi tertinggi.
Pertumbuhan Papua mencapai 1,64 persen menjadi 60,06 persen. Sedangkan Papua Barat berada pada 63,74 persen karena pertumbuhannya mencapai 1,19 persen.
Tingkat pertumbuhan IPM Papua dan Papua Barat yang terbaik, menurut Ahmad Suaedy, dinilai masuk akal. Sebaliknya, Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu menganggap aneh jika tidak tumbuh dengan baik.
"Ini karena dana sangat besar digelontorkan ke Papua dan Papua Barat," jelas Suaedy kepada NU Online pada Selasa (16/4).
Di samping itu, lanjutnya, dana otonomi khusus (Otsus) dan banyak dana afirmasi lain juga masuk dalam membangun dua wilayah paling timur Indonesia itu.
"Di samping Dana Otsus yang merupakan khusus bukan bagian dari dana rutin pembiayaan dan pembangunan, juga ada banyak dana afirmasi lain seperti dana alokasi khusus dan pembangunan infrastruktur dan penyeragaman harga bahan pokok," kata penulis buku Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka itu.
Menurutnya, dana-dana afirmasi banyak juga yang digunakan untuk pendidikan di dalam dan bahkan ke luar negeri. "Bahkan kini orang Papua banyak diaspora di berbagai negara," jelasnya.
Namun, masyarakat Papua tentu tidak akan berpuas diri dengan peningkatan IPM saja. Hak tersebut juga perlu terus ditingkatkan. Pembangunan pemerintahan yang baik, kata Suaedy, menjadi agenda penting mereka melalui penempatan posisi kaum muda terpelajar pada hal yang menjadi keahliannya.
"Agenda yang penting bagi masyatakat Papua dan Papua Barat adalah membangun good governance, anti korupsi dan penempatan anak-anak muda terpelajar pada posisi yang sesuai dengan bakat," jelas anggota Ombudsman RI itu.
Suaedy menegaskan bahwa penempatan muda-mudi terpelajar itu jangan sampai didasarkan pada kekerabatan dan primordialisme.
"Rekrutmen sesuai dengan kemampuan dan keahlian bukan karena kerabat atau kesamaan primordial dan kesukuan. Merit system penting untuk dilaksanakan agar anak-anak muda terdidik lebih dinamis," pungkasnya. (Syakir NF/Muhammad Faizin)
Terpopuler
1
Keistimewaan Bulan Dzulhijjah dan Hari Spesial di Dalamnya
2
Amalan Penting di Permulaan Bulan Dzulhijjah, Mulai Perbanyak Dzikir hingga Puasa
3
Kelola NU Laksana Pemerintahan, PBNU Luncurkan Aplikasi Digdaya Kepengurusan
4
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa PBNU ke Maroko 2025, Cek di Sini
5
Tak Bisa Mengelak Lagi, Negara Wajib Biayai Pendidikan Dasar Termasuk di Swasta
6
Mengenal Aplikasi Digdaya Kepengurusan yang Diluncurkan PBNU
Terkini
Lihat Semua
