Nasional
Ini Penjelasan Asrorun Niam Sholeh Soal Pernikahan Dini
NU Online · Sabtu, 30 April 2016 | 07:02 WIB
Jakarta, NU Online
Berkaitan dengan banyaknya pernikahan usia dini, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam Sholeh mengatakan anak-anak memiliki hak-hak yang masih perlu diperhatikan, meliputi kesehatan fisik, mental dan reproduksi.
Demikian disampaikannya saat dihubungi NU Online, Kamis (28/4) lalu. Menurut Asrorun Niam, pernikahan tidak sekadar memenuhi kebutuhan seksual, tetapi ada tanggung jawab di dalamnya. Untuk itulah diperlukan usia kecakapan menikah.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Walaupun pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur usia minimum anak perempuan untuk menikah ialah 16 tahun, karena masih di bawah 18 tahun, maka ia tetaplah anak yang harus dilindungi oleh keluarganya.
Selain itu menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan, ”Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak,” jelas mantan aktivis IPNU ini.
Pernikahan pada usia dini juga akan menyebabkan beberapa dampak, di antaranya dampak buruk pada kesehatan, terhentinya pendidikan, terbatasnya kesempatan ekonomi, terhambatnya perkembangan pribadi anak, tingginya angka perceraian. (Kendi Setiwan/Fathoni)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua
