Home Nasional Khutbah Warta Daerah Fragmen Ubudiyah Internasional Keislaman Sirah Nabawiyah Risalah Redaksi English Tafsir Opini Hikmah Nikah/Keluarga Video Obituari Tokoh Hikmah Arsip

IDI Soroti Maldistribusi Tenaga Kesehatan di Indonesia

IDI Soroti Maldistribusi Tenaga Kesehatan di Indonesia
Ketua Bidang Pendidikan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Titi Savitri Prihatiningsih. (Foto: Tangkapan layar)
Ketua Bidang Pendidikan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Titi Savitri Prihatiningsih. (Foto: Tangkapan layar)

Jakarta, NU Online
Ketua Bidang Pendidikan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Titi Savitri Prihatiningsih menyoroti masalah maldistribusi tenaga dokter, perawat, dan bidan di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat mengisi diskusi publik bertajuk “Mengkaji RUU Pendidikan Kedokteran” yang diselenggarakan secara virtual oleh Indonesia Development Outlook Nahdlatul Ulama (I DO NU), Sabtu (27/11/2021) malam.

 

Ia mengatakan bahwa distribusi dokter umum dan spesialis di Indonesia masih terkonsentrasi di kota-kota besar di provinsi utama. Hal ini cukup disayangkan dr Titi lantaran pencanangan yang dilakukan pemerintah terkait Universal Health Coverage melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) akan terkendala apabila maldistribusi tenaga kesehatan masih terus terjadi.

 

“Apabila dokter setempat tidak tersedia, maka akses pelayanan juga tidak akan ada,” terang perempuan yang juga menjabat sebagai President the South East Asia Regional Association for Medical Education (SEARAME) tersebut.

 

Sementara itu, percepatan sejarah pandemi, munculnya penyakit baru, hingga revolusi industri 4.0 menyebabkan banyak perubahan terutama dalam bidang teknologi. Hal ini berdampak pada penerapan sistem pembelajaran di banyak fakultas kedokteran di Indonesia.

 

Maka dari itu, dr Titi mengatakan bahwa perubahan dalam sistem pendidikan kesehatan harus mengarah kepada tata cara memperbaiki system base terlebih dahulu, seperti pendidikan kedokteran sangat dibutuhkan.

 

Urgensi Pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran
Senada, Kepala Pesantren Mahasiswi Al Hikam Depok dr Syifa Salma menyinggung terkait biaya untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran yang berdampak terhadap jumlah tenaga kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia.

 

Selain itu, ia juga menyoroti beberapa isu mengenai pendidikan kedokteran lainnya seperti penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan standarisasi institusi pendidikan kedokteran yang secara langsung berdampak pada lulusan kedokteran di Indonesia. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa pembahasan mengenai RUU Pendidikan Kedokteran sangat urgen dan relevan untuk dikaji ulang.

 

“Saya berharap kebijakan tersebut dapat dibangun sebagai kebijakan yang berbasis ilmiah sehingga menjadi optimal bagi terbentuknya sistem kesehatan nasional,” tutur Alumnus Fakultas Kedokteran Universias Gajah Mada (UGM) tersebut.

 

Merespons hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan bahwa pihaknya tidak menutup diri dari segala bentuk masukan mengenai RUU Pendidikan Kedokteran tersebut.

 

“Masih ada beberapa poin yang memang kami harus mendengarkan kembali, karena tadi banyak sekali masukan yang harus kita sesuaikan lagi dengan kondisi saat ini. Kami tidak menutup diri, artinya dalam pembahasan akan tetap mendengarkan dan ingin mendapatkan masukan-masukan,” tutur Ferdiansyah.

 

Ferdiansyah mengatakan RUU usulan Badan Legislasi Nasional (Balegnas) tersebut merupakan rancangan dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk PB IDI, asosiasi-asosiasi sub-disiplin kedokteran yang lain, dan fakultas-fakultas kedokteran di Indonesia. Ia menerangkan bahwa RUU tersebut dibentuk untuk menjawab keragaman permasalahan yang ada di pendidikan kedokteran, antara lain pendirian fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi.

 

RUU Pendidikan Kedokteran, kata Ferdiansyah, berstatus belum final karena masih menunggu pembahasan bersama pemerintah dan DPR. RUU tersebut juga tengah menunggu surat Presiden yang nanti akan didelegasikan dari pemerintah untuk membahas daftar inventarisasi masalah yang kemudian akan dilakukan pembahasan tingkat satu bersama DPR.

 

Tentang I DO NU
Indonesia Development Outlook Nahdlatul Ulama (I DO NU) merupakan wadah kolektif organisasi mahasiswa Nahdliyyin di Universitas Indonesia. I DO NU merupakan ruang diskursus intelektual yang membahas berbagai macam topik dari beragam disiplin ilmu. Wadah ini diisi oleh PMII UI, KMNU UI, Ospam Al Hikam Depok, dan Insani Al Hikam Depok.

 

Kontributor: Nuriel Shiami Indiraphasa
Editor: Aiz Luthfi



Terkait

Nasional Lainnya

Terpopuler

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya