Hari Pendidikan Nasional, Kesejahteraan dan Kualitas Guru Harus Jadi Prioritas Negara

Jakarta, NU Online

Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Namun, persoalan pendidikan di negeri ini tak kunjung usai. Salah satunya mengenai kesejahteraan dan kualitas guru.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi menegaskan bahwa kesejahteraan dan kualitas guru merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun pendidikan Indonesia yang unggul. Menurutnya, peningkatan kualitas guru tidak akan maksimal tanpa adanya jaminan kesejahteraan yang layak.

Karena itu, kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas negara, dalam hal ini pemerintah.

“Bagi kami, kesejahteraan dan kualitas adalah dua hal yang sangat penting. Mengapa? Karena kami mencintai Indonesia. Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia Maju, Indonesia Emas, maka kualitas guru harus terus ditingkatkan,” ujar Prof Unifah ujarnya dalam siniar Menjadi Indonesia yang ditayangkan melalui kanal Youtube NU Online, diakses pada Jumat (2/5/2025).

Prof Unifah menyampaikan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan hak seluruh tenaga pendidik. Namun, ia mengungkapkan bahwa dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan masih sangat terbatas. Ironisnya, di tengah keterbatasan anggaran, guru kerap menjadi pihak yang disalahkan apabila terjadi stagnasi dalam dunia pendidikan.

“Kalau mengacu pada riset sederhana yang kami lakukan, dananya sangat kecil untuk meningkatkan kualitas guru. Kemudian, gurunya tidak mau belajar, enak banget, nyalahin guru lagi, kami banyak kekurangan,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan mutu guru, kata Prof Unifah, PGRI telah mendirikan Smart Learning and Character Center. Lembaga ini dirancang untuk menyediakan pelatihan hingga ke tingkat paling bawah melalui Teacher Learning Circle yang menjangkau guru-guru hingga ke daerah pelosok.

Prof Unifah juga menyoroti pentingnya komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menegaskan, alokasi tersebut harus difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan secara berkelanjutan dan merata demi masa depan bangsa. Namun, hal ini belum sepenuhnya terealisasi.

Senada, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (Kornas P2G) Satriawan Salim turut menyampaikan harapan besar kepada pemerintah, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami berharap guru-guru non-ASN diperhatikan secara serius. Kami juga meminta Pak Prabowo agar segera menepati janjinya yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya terkait standar upah bagi guru-guru non-ASN, guru honorer, dan guru swasta,” ujar Satriawan kepada NU Online pada Rabu (30/4/2025).

Satriawan menyampaikan bahwa nasib guru-guru selama ini belum mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak, meskipun peran guru sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kalau Pak Prabowo membuat standar upah minimum gaji bagi guru dan menetapkannya dalam peraturannya, ini akan menjadi catatan sejarah besar bagi kami, para guru,” ungkapnya.