Nasional
Dikritik, Penetapan Platform Digital Mitra Kartu Prakerja oleh Pemerintah
NU Online · Jumat, 17 April 2020 | 07:45 WIB
Ilustrasi Kartu Pra-Kerja. (Foto: detikfinance)
Jakarta, NU Online
Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) menilai pemerintah tidak transparan dalam proses penetapan delapan platform digital atau perusahaan rintisan (start-up) yang menjadi mitra resmi program Kartu Prakerja.
“Proses penetapan platform digital sebagai mitra resmi program Kartu Prakerja tidak transparan. Kaidah keterukuran mereka terpilih prosesnya seperti apa,” kata Sekretaris Jenderal P2N, Chaerul Saleh Rasyid kepada NU Online, Jumat (17/4) melalui sambungan telepon.
Ia menyatakan bahwa penetapan mitra program Kartu Prakerja sarat intervensi pemerintah. Pasalnya salah satu yang menjadi mitranya adalah aplikasi Ruang Guru.
Sementara Ruang Guru merupakan platform digital yang dimiliki Staf Khusus Presiden Jokowi, Belva Devara. Selain itu, sambungnya, Kartu Prakerja dikelola oleh Project Management Office (PMO) yang berisi orang-orang di lingkungan istana.
“Yang menyolok itu, salah satu yang ditetapkan adalah Ruang Guru yang menggunakan posisinya sebagai stafsus presiden. Dengan kehadiran stafsus presiden ini kan itu juga dalam pandangan saya intervensi kepentingannya. Itu gak elok, apalagi ini proses rekrutmennya tidak terbuka untuk umum, tapi langsung ditetapkan menjadi delapan platform digital mitra,” terangnya.
Ia pun menyarankan pemerintah supaya platform yang menjadi mitra program Kartu Prakerja ditinjau ulang dan rekrutmen dilakukan secara terbuka. Baginya, masyarakat harus mengetahui proses rekrutmennya.
“Saya mengusulkan agar platform digital yang sudah ditetapkan supaya ditinjau kembali dengan kriteria terbuka. Publik juga harus membaca karena ini anggaran untuk rakyat,” ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan delapan perusahaan rinitisan sebagai mitra resmi program Kartu Prakerja. Kedelapan mitra itu ialah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Sisnaker, dan Pijar Mahir. Masyarakat yang nantinya ingin mengikuti pelatihan bisa memilih pada salah satu platform digital tersebut.
Pemerintah menggelontorkan anggaran Kartu Prakerja sebanyak 20 triliun untuk 5,6 juta orang, khususnya untuk pekerja yang menjadi korban PHK atau dirumahkan perusahaan sebagai akibat wabah Covid-19.
Setiap peserta yang memiliki Kartu Prakerja akan mendapatkan manfaat senilai Rp3.550.00 dengan rincian untuk bantuan biaya pelatihan Rp1.000.000, penuntasan pelatihan Rp600.000 per bulan selama empat bulan, dan Rp150.000 untuk survei kebekerjaan.
Pewarta: Husni Sahal
Editor: Fathoni Ahmad
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua
