Home Nasional Khutbah Warta Daerah Fragmen Ubudiyah Internasional Keislaman Sirah Nabawiyah Risalah Redaksi English Tafsir Opini Hikmah Nikah/Keluarga Video Obituari Tokoh Hikmah Arsip

Banyak PHK Saat Wabah Corona, Pemerintah Harus Perluas Jaminan Sosial

Banyak PHK Saat Wabah Corona, Pemerintah Harus Perluas Jaminan Sosial
Bila wabah Covid-19 tidak ditangani dengan baik, Indonesia bisa terperosok ke dalam jurang resesi antara -5,0 persen hingga 0,5 persen. (Ilustrasi)
Bila wabah Covid-19 tidak ditangani dengan baik, Indonesia bisa terperosok ke dalam jurang resesi antara -5,0 persen hingga 0,5 persen. (Ilustrasi)
Jakarta, NU Online
Pemerintah harus memperluas perlindungan dan jaminan sosial di tengah pandemi Covid-19 ini. Pasalnya, ada jutaan pekerja yang terkena PHK dan merugi akibat adanya wabah tersebut.
 
"Pemerintah harus memperluas program perlindungan dan jaminan sosial, baik untuk mereka yang bekerja di sektor formal maupun informal, termasuk petani, nelayan dan kelompok2 masyarakat bawah lainnya," kata Irham Ali Saifuddin, anggota Departemen Pendidikan dan Ketenagakerjaan PP GP Ansor, kepada NU Online pada Rabu (15/4).
 
Irham menyebut hal tersebut penting mengingat kontribusi terbesar dari growth (PDB) kita adalah konsumsi domestik. "Nah, salah satu penopang utama konsumsi domestik kita adalah daya beli kelas pekerja atau kaum buruh," katanya.
 
Oleh karena itu, National Officer Program Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) ini menyatakan bahwa menyelamatkan ekonomi kelompok ini, berarti juga menjaga pertumbuhan kita untuk tidak terjerumus ke dasar jurang.
 
Menurutnya, krisis ini bisa jadi akan lebih buruk ketimbang krisis yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1998 dan 2008. Sebab, kali ini semua negara di dunia tidak ada yang luput dari krisis pandemi dan akan berdampak pada sektor-sektor lainnya, seperti ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, keamanan dan bahkan krisis politik.
 
"Yang kemudian akan menjadi pembeda adalah bagaimana negara-negara itu memberikan respons terhadap krisis virus corona ini," ujarnya.
 
Data dari Kemnaker per tanggal 13 April, misalnya, mencatat setidaknya sudah ada 90.000 perusahaan dan 1,7 juta pekerja yang terdampak virus corona ini. Secara rinci, ada 64.202 perusahaan sektor formal dengan total 1.430.144 pekerja terkena PHK, dan 30.550 dunia usaha sektor informal dengan total 228.453 buruh yang terkena PHK.
 
"Ini belum termasuk mereka yang dirumahkan sementara dan karenanya mengalami pemotongan gaji," kata Irham.
 
Pemerintah sejauh ini sudah berusaha merespons dengan cepat, misalnya mengeluarkan stimulus 405,1 triliun rupiah yang akan digunakan untuk tiga hal, yakni penanganan kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial, dan insentif ekonomi untuk dunia usaha dan UKM.
 
Memang, katanya, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan Indonesia masih bisa berada di angka -0,4 persen hingga 2,3 persen. "Akan tetapi, bila wabah ini tidak ditangani dengan baik, kita bisa terperosok ke dalam jurang resesi antara -5,0 persen hingga 0,5 persen," katanya.
 
Lebih lanjut, Irham menjelaskan bahwa perbandingan, per kemarin, rasio penduduk yang sudah dites corona di Amerika per 1 juta penduduk sudah 9.260 orang. Sedangkan Indonesia per 1 juta penduduk baru ada 110 orang yang dites.
 
"Ini tentu bukan sekedar angka, melainkan lebih jauh menggambarkan seberapa serius negara ini memberikan respons terhadap wabah Covid-19," ujarnya.
 
Oleh karena itu, Irham menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan seluruh agenda yang terkait dengan kesehatan yakni bagaimana memutus mata rantai penyebaran pandemi ini. Tentu di saat yang bersamaan, pemerintah juga tidak boleh lalai terhadap masalah ekonomi.
 
Di samping itu, Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Buruh DPP K-Sarbumusi Suhandoko menegaskan bahwa pemerintah harus dapat memastikan pekerja atau buruh kembali bekerja ke tempat pekerjaannya yang semula. Menurutnya, pemerintah dapar menekan pengusaha supaya menjamin pekerja atau buruhnya kembali bekerja.
 
"Pemerintah harus memastikan itu bahwa pekerja yang sekarang di-PHK ketika nanti perusahaan kembali beroperasi agar yang utama untuk dipanggil (kembali bekerja)," kata Suhandoko.
 
Pewarta: Syakir NF
Editor: Kendi Setiawan


Terkait

Nasional Lainnya

Terpopuler

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya