Antropolog Ulas Cara Penulisan Sejarah di Negara Maju, Ada Komite Independen

Jakarta, NU Online

Antropolog Universitas Indonesia (UI) Andi Achdian menilai, ada kekeliruan teknis yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon sebagai upaya menulis sejarah ulang yang dicap resmi oleh negara sebagai kado HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 mendatang.

Andi kemudian mengulas cara penulisan sejarah di negara maju, salah satunya Inggris. Menurutnya, dalam proses pembuatan penulisan sejarah maka pemerintah perlu membuat komite independen.

"Negara-negara yang dengan tradisi yang lebih baik punya itu (komite independen). Inggris memberikan ke kampus atau tokoh-tokoh ternama yang punya kredibilitas untuk menjalankan, dan mereka tidak bilang itu official (resmi) karena mereka tahu konsekuensinya," kata Andi saat diwawancarai untuk Program Menjadi Indonesia, dikutip NU Online pada Senin (9/6/2025).

Secara tegas, Andi menolak istilah sejarah resmi karena memiliki konsekuensi panjang untuk seluruh warga negara.

"Karena being official adalah negating the others. Itu yang menjadi dasar bagi saya sejak awal, ketika kata itu muncul saya tentang, karena itu bahasa yang arogan, bahasa kekuasaan yang menindas, gitu ya. Punya dampak besar," ujarnya.

Di sisi lain, Andi mengungkapkan bahwa terdapat praktik kesejarahan yang berbeda ketika negara hanya berperan sebagai fasilitator dan memberikan kesempatan kepada warganya untuk menulis sejarahnya sendiri.

"Itu adalah sebuah kegembiraan. Saya akan bilang, anda bodoh, gitu, karena itu setara. Tafsiran anda berbahaya, itu setara. Tapi kalau tafsiran negara, itu kan di atas saya, itu problematis," tegasnya.

Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa yang seharusnya dibuka oleh Reformasi yaitu membuka kesadaran akan pentingnya memberikan kesempatan kepada warga untuk menulis sejarahnya sendiri.

Namun, jika melihat konsep yang ditawarkan oleh Menbud Fadli Zon, tampaknya memang secara sengaja tidak disediakan, atau bahkan dihilangkan.

Kecacatan penulisan ulang sejarah nasional 

Setelah disahkan oleh Komisi X DPR RI, Menbud Fadli Zon langsung menggerakkan 120 orang untuk menulis ulang Sejarah Nasional Indonesia yang bakal dicap resmi.

Usai disimak oleh Andi, terdapat bagian-bagian sejarah yang dihilangkan, terutama pada bagian era Reformasi. Misalnya setelah krisis, ada demonstrasi mahasiswa, orang hilang, pemerkosaan, tapi tiba-tiba buku pada jilid ke-10 langsung membahas pemerintahan BJ Habibie.

"Jadi, Reformasi yang dimulai oleh Habibie artinya anda hanya bertemu dengan sebuah negara, sebuah pemerintahan, sebuah sosok, lalu anda kembali kepada glorifikasi," jelasnya.

"Problem kesalahan selanjutnya adalah anda hanya berbicara tentang glorifikasi negara, tokoh-tokoh di dalamnya. Anda tidak bicara tentang kehidupan masyarakat biasa, ada kepedihan, ada kesenangan, yang lain-lain sebagainya yang sangat kuno pendekatannya cara melihat sejarah," lanjutnya.

Diketahui, DPR telah mengesahkan penulisan ulang sejarah resmi Indonesia. Menbud Fadli Zon mengungkapkan buku tersebut akan dibuat dengan 11 jilid, dimulai dari sejarah awal Nusantara hingga Era Reformasi (1999-2024).

"Yang pertama adalah menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-sentris, apalagi sekarang ini kita 80 tahun Indonesia merdeka sudah saya kira waktunya kita memberikan satu pembebasan total dari bias kolonial ini dan menegaskan perspektif Indonesia sentris," kata Fadli Zon dalam rapat bersama Komisi X di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).